Tempo.Co

KOMENTAR+

Peran Penting Pengelola Medsos Lembaga Negara
Kamis, 20 Oktober 2016
Kecepatan dan ketepatannya memegang peranan penting sehingga pengelola media sosial lembaga negara berada di garda terdepan.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berkomitmen untuk menjalani transformasi menjadi parlemen modern, yakni tentang transparansi dan penggunaan teknologi informasi dalam tugas dan fungsi kedewanan. Sebagai langkah konkret, Biro Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia menggelar kopi darat dengan pengelola media sosial dan website lembaga negara.

Acara yang mengangkat tema “Peran Media Sosial Lembaga Negara dalam Mendorong Keterlibatan Publik” ini dihelat pada Kamis, 20 Oktober 2016 di Ruang KK1, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.  Media sosial menjadi satu saluran informasi dalam era digital. Kecepatan dan ketepatannya memegang peranan penting sehingga pengelola media sosial lembaga negara berada di garda terdepan.

Acara kopi darat dibuka oleh Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso. Kopi darat yang dihadiri pengelola media sosial, di antaranya berasal dari Kementerian Sekretariat Negara; Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kepolisian Republik Indonesia; hingga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

Selain Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso, Sekjen DPR Winantuningtyas Titi Swasanany mengungkapkan bila tugas para pengelola media sosial memang tidak mudah. “Apalagi terkait dengan citra dari masing-masing lembaga. Salah satu tanggung jawab mereka adalah mengangkat grading positif kementerian atau lembaganya,” ucapnya saat memberikan pengantar dalam acara itu.

Untuk itulah, tambahnya, perlu komunikasi langsung antara para “admin” media sosial lembaga negara supaya bisa menularkan pengalaman dan berbagi informasi serta pengetahuan. Peran sarana media sosial menjadi sangat penting, dan yang kuncinya terletak pada peran pengelolanya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA