Tempo.Co

KOMENTAR+

Dialektika Demokrasi DPR: Diskusi 2 Tahun Pemerintah
Jumat, 21 Oktober 2016
Stabilitas politik relatif terjaga dengan tidak ada lagi benturan hebat seperti di awal pemerintahan.

Dalam diskusi mingguan Dialektika Demokrasi di Media Center DPR pada Kamis, 20 Oktober 2016, mencuat penilaian kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam diskusi yang mengangkat tema “Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Jokowi” ini hadir sebagai narasumber Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait, M. Qodari (pengamat politik), dan Enny Sri Hartati (peneliti INDEF).

Dari penilaian Maruarar, sektor ekonomi sudah berjalan baik. Infrastruktur terus gencar dibangun di berbagai daerah, dan paket ekonomi pun berjalan, walau diakui Maruarar tidak semuanya efektif. “Undang-Undang Pengampunan Pajak sudah berjalan baik. Stabilitas politik relatif terjaga dengan tidak ada lagi benturan hebat seperti di awal pemerintahan,” katanya.

Melihat dari sisi yang berbeda, Fadli Zon menilai, berdasarkan pantauannya saat berkunjung ke banyak daerah, dua hal yang selalu dirasakan masyarakat adalah hidup semakin sulit dan sulit mendapatkan pekerjaan. “Belum ada lapangan pekerjaan baru saat ini. Di bidang ekonomi, pemerintah menargetkan angka pertumbuhan mencapai 7 persen tapi hingga kini masih di angka 5,8 persen,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik Qodari menyatakan, berdasarkan survei, bidang infrastruktur, kesehatan, dan pemberantasan narkoba mendapat nilai positif. “Tapi, terkait lapangan kerja, harga sembako, dan kemiskinan, dapat nilai negatif,” ucapnya.

Sedangkan analis ekonomi Enny berpandangan ekonomi secara makro masih terjaga meski dinilai olehnya semu. Ha ini diindikasikan dari angka pengangguran. “Angkanya memang menurun tapi penurunan diikuti dengan menurunnya angkatan kerja baru. Banyak calon pekerja yang memutuskan melanjutkan pendidikan karena belum mendapat pekerjaan. Inilah yang harus dicermati,” ujar Enny. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA