Tempo.Co

KOMENTAR+

Orangutan Harus Mendapat Penanganan Secara Serius
Kamis, 27 Oktober 2016
Saat ini, jumlah orangutan di Yayasan BOS mengalami overpopulasi.

Keberadaan orangutan kini kian terancam akibat pembakaran hutan yang dilakukan masyarakat untuk pembukaan lahan. Karena itu, perlu dilakukan penanganan serius untuk melindungi habitat orangutan ini.

Demikian diungkapkan anggota Komisi IV DPR Hamdhani setelah meninjau pusat konservasi orangutan yang dikelola Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) atau Yayasan BOS di Desa Nyaru Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu, 26 Oktober 2016. Yayasan BOS merupakan organisasi nonprofit yang didedikasikan untuk konservasi orangutan dan habitatnya. “Kita lihat, untuk konservasi orangutan ini perlu penanganan secara serius. Orangutan itu bisa sakit karena diburu oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang memanfaatkan lahan yang menjadi habitat orangutan. Bahkan orangutan bisa terbunuh akibat dari rusaknya habitat,” katanya.

Politikus Fraksi NasDem itu menyoroti masyarakat yang melakukan tindakan sendiri dalam menangani orangutan, sehingga menyakiti bahkan membunuh orangutan. Ia meminta masyarakat agar saat membuka lahan harus berkoordinasi lebih dulu dengan petugas BKSDA untuk melakukan tembakan bius, kemudian orangutan dibawa ke tempat rehabilitasi untuk diamankan atau dipindahkan ke habitat yang baru. “Kepunahan dari salah satu satwa primata ini sudah mulai terasa karena minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga habitat dan keberadaan orangutan. Perhatian malah datang dari warga asing yang selalu ingin menjaga orangutan, sehingga mereka menjadi donatur untuk konservasi orangutan,” tutur Hamdhani.

Selama pertemuan dengan pengurus Yayasan BOS, Hamdhani mengaku mendapat banyak masukan mengenai konservasi orangutan secara maksimal. Salah satunya mengenai anggaran untuk operasional Yayasan BOS. Selama ini diketahui Yayasan BOS tidak pernah mendapat kucuran dana dari APBN. “Kami mendapat penjelasan dari BOSF bahwa yayasan ini tidak mendapat anggaran dari APBN. Padahal mereka telah mendapat donasi dari berbagai lembaga-lembaga internasional, seperti Swiss, Jerman, Inggris, dan negara lain. Kami memberikan apresiasi terhadap kepedulian Yayasan BOS untuk menjaga orangutan,” ujarnya.

Politikus asal Dapil Kalimantan Tengah itu memastikan, berbagai masukan yang didapatkan ini akan segera ditindaklanjuti. Terutama kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait perlindungan orangutan, sehingga spesies ini tetap terjaga. “Perlu disediakan kawasan-kawasan khusus agar habitat orangutan tidak terganggu dan tetap dapat hidup di habitatnya. Bukan hanya untuk orangutan, melainkan juga spesies-spesies lain. Kelestarian orangutan menjadi tanggung jawab bersama agar mereka tidak punah,” ucap Hamdhani.

Deny Kurniawan, Program Manajer Yayasan BOS Nyaru Menteng, mengatakan saat ini Yayasan BOS menangani 468 orangutan untuk direhabilitasi. Sementara pada 2015, Yayasan BOS menangani 469, dan pada 2014 sebanyak 538.

Dia menambahkan, saat ini jumlah orangutan di Yayasan BOS mengalami overpopulasi. Sebab, daya tampung pusat rehabilitas hanya untuk 320 orangutan, sedangkan saat ini Yayasan BOS menangani 468 orangutan. “Padahal Indonesia sudah memiliki Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia, yakni Permenhut Nomor P.53/Menhut-IV/2007. Permen ini menekankan bahwa pada tahun 2015, tidak ada lagi hutan yang direhabilitasi. Namun sekarang malah overpopulasi,” tuturnya.

Deny memaparkan, selama ini 185 orangutan telah dilepasliarkan ke hutan alami, meliputi 167 ekor di Hutan Lindung Bukit Batikap dan Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya.

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA