Tempo.Co

KOMENTAR+

Pemerintah Diminta Sediakan Kawasan Orangutan
Kamis, 27 Oktober 2016
Kawasan ideal yang menjadi habitat untuk seekor orangutan adalah 100 hektare.

Hutan ideal untuk melepasliarkan orangutan semakin sempit karena banyaknya pembukaan lahan untuk kepentingan perkebunan. Di satu sisi, semakin banyak orangutan yang berhasil diselamatkan karena habitatnya telah rusak.  Hal ini menyebabkan banyaknya orangutan yang belum bisa dilepasliarkan, sehingga terlalu lama berada di tempat rehabilitasi.

Hal itu menjadi salah satu temuan anggota Komisi IV DPR Taufiq R. Abdullah setelah meninjau pusat konservasi orangutan yang dikelola Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) atau Yayasan BOS, di Desa Nyaru Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu, 26 Oktober 2016. Yayasan BOS merupakan organisasi nonprofit yang didedikasikan untuk konservasi orangutan dan habitatnya.

“Problem yang mereka hadapi adalah bagaimana bisa melepasliarkan untuk orangutan yang sudah direhabilitasi, dan mereka harus kembali ke alam liar. Namun lahannya yang tidak ada. Tentu dalam hal ini pemerintah harus melakukan upaya, bagaimana caranya menentukan lahan-lahan yang ada itu sebagai tempat untuk melepasliarkan orangutan,” ujar Taufiq.

Taufiq meminta pemerintah tidak terjebak dalam aturan-aturan yang dibuatnya sendiri. Saat ini hal yang penting dilakukan adalah pemerintah segera menentukan area yang memang layak secara ilmiah untuk pelepasliaran orangutan. Diketahui, kawasan ideal yang menjadi habitat untuk seekor orangutan adalah 100 hektare. “Kalau memang tidak ada, ya tidak perlu 100 hektare. Mungkin sekian hektare dulu, mungkin 50 hektare untuk seekor orangutan dulu. Sebab, kalau kita menunggu untuk bisa mencapai apa yang ideal, jangan sampai malah tidak didapatkan semua. Jangan sampai sekian tahun orangutan dikekang, harus segera dilepaskan,” ucap politikus dari Fraksi PKB itu.

Ke depannya, ia akan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera melakukan pemetaan, khususnya untuk penyelamatan orangutan. Jangan sampai orangutan terlalu dikekang atau berada di tempat rehabilitasi hanya karena belum ada lahan untuk pelepasliaran.

Di satu sisi, politikus asal Dapil Jawa Tengah itu mengapresiasi langkah-langkah Yayasan BOS menyelamatkan salah satu satwa primata yang sudah cukup langka ini. Walaupun tidak mendapat bantuan dari pemerintah, Yayasan BOS tetap melakukan upaya menyelamatkan kekayaan negara. “Ini luar biasa. Jika ada partisipasi masyarakat seperti ini, didorong saja. Pemerintah tinggal memberikan fasilitasi yang memungkinkan, jadi tidak harus diambil alih pemerintah. Masyarakat mampu melakukan sesuatu, dan itu mendukung pembangunan negara, itu sangat bagus,” kata Taufiq. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA