Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi V Pertanyakan Dana Desa
Senin, 18 April 2016
Peruntukkan dana desa di Papua mencapai Rp 4,4 triliun, namun tidak seluruhnya alokasi dana tersebut diterima utuh hingga ke desa

Anggota Komisi V DPR RI Willem Wandik berharap pemerintah melihat potensi Papua dan Papua Barat tidak dari kacamata Jakarta. Akan tetapi, pembangunan di ujung timur Indonesia itu dilihat dari sudut pandang Papua.

“Saya pikir itu tidak terjadi lagi. Sudut pandang melihat dari Jakarta ini tidak hanya pada Papua, akan tetapi punya persoalan sama di daerah lain juga,” ujar Willem saat mengikuti rapat dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).

Rapat yang dipimpin Muhidin Mohamad Said ini digelar Senin 18 April 2016 di Ruang Rapat Komisi V DPR RI.

Dikatakan Willem, peruntukkan dana desa di Papua mencapai Rp 4,4 triliun. Akan tetapi, tidak seluruhnya alokasi dana tersebut diterima utuh hingga ke desa.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan pihaknya telah mempunyai tim  untuk menyinergikan sejumlah program kementerian ke Papua dan Papua Barat. Menurutnya masing-masing kementerian tidak boleh punya program sendiri dalam menangani Papua.

“Tidak boleh satu kementerian punya program sendiri,” kata Marwan.

Soal dana yang tidak sampai di desa, menurut Marwan kesulitan ini telah dibicarakan dengan ketua adat. Akan tetapi, sesuai ketentuan perundang-undangan, dana desa harus diserahkan kepada kepala desa, bukan ketua adat.  “Kemenetrin keuangn dengan tegas menyatakan bahwa sesuai perundang-undangan, dana desa diserahkan ke kepala desa, dengan tetap diawasi ketua adat,” katanya.

Menurut Marwan, pemerintah telah melakukan upaya memajukan Papua dengan serius. Salah satu langkah meminimalisir besarnya biaya operasional ke kawasan Papua yakni membangun tol laut.  (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA