Tempo.Co

KOMENTAR+

Pemerintah Salah Kirim Bantuan ke Sekolah Papua
Rabu, 02 November 2016
Untuk memaksimalkan perhatian kepada Papua, perlu ada komunikasi intensif antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Kesejahteraan pendidikan di Papua harus mendapat perhatian khusus. Untuk memaksimalkan perhatian kepada Papua, perlu ada komunikasi intensif antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR ke Jayapura, Provinsi Papua, Senin, 31 Oktober 2016, Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan telah melihat aspirasi bantuan pemerintah kepada SMA 5 Jayapura. Namun sayangnya, sekolah itu malah mendapat Ruang Kelas Baru (RKB). Padahal seharusnya gedung sekolah itu direvitalisasi.

“Kalau menghancurkan ruang kelas yang ada, ini tidak sesuai dengan nomenklatur,” kata Fikri.

Fikri menilai, seharusnya, ada komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Selain itu, perlu  bimbingan teknis yang ketat sehingga tidak ada kesalahan pengajuan bantuan dari pemerintah daaerah ke pemerintah pusat.

Sementara terkait aspirasi masih minimnya sarana dan prasarana, khususnya komputer, di SMA YPPK Taruna Dharma, SMK 1 Jayapura, dan SMA 5 Jayapura, Fikri  mengaku Komisis X DPR sudah sering menyampaikannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, baik saat rapat kerja maupun rapat dengar pendapat.

“Ini sudah berulang-ulang disampaikan saat raker ataupun rapat dengar pendapat supaya diperhatikan. Sebab, ketika konteksnya adalah untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), apabila soalnya berbeda, tapi bergantian. Ini rawan, bisa saja soal ini disampaikan dari murid yang sudah ujian terlebih dulu kepada rekannya yang belum ujian,” kata dia.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR M.Y. Esty Wijayati mengatakan permasalahan yang masih dijumpai di Papua adalah minimnya sarana dan prasarana, baik itu ruang kelas, sarana laboratorium, maupun peralatan-peralatan lain yang dibutuhkan di sekolah.

“Ini hampir di seluruh Papua. Namun persoalan yang harus segera diatasi adalah sarana dan prasarana di sekolah pelosok Papua. Kemudian, sarana prasarana yang harus kita berikan di seluruh pelosok Papua. Dengan sebaran penduduk yang kadang satu desa hanya 10 KK (kepala keluarga), kemudian jarak 5 kilometer lagi baru ada penduduk desa lain,” kata Esty.

Kepala Sekolah SMA 5 Jayapura Agnes mengatakan sekolahnya membutuhkan beberapa bantuan untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar, seperti minimnya jumlah bus sekolah untuk antar-jemput siswa dan guru, serta jumlah komputer yang juga minim. Selain itu, ia mengeluhkan ruang kelas yang seharusnya cukup direvitalisasi, tapi malah mendapat RKB. (*) 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA