Tempo.Co

KOMENTAR+

Dana Otsus Papua Harus Digunakan Untuk Pendidikan
Kamis, 03 November 2016
Dukungan pemerintah pusat terhadap perguruan tinggi negeri di Papua masih minim.

Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya berharap dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua digunakan untuk mendukung pendidikan, khususnya untuk perguruan tinggi negeri (PTN) di Papua. Pasalnya, dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dirasa masih minim.

Demikian dikatakannya usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal beserta jajaran dan para rektor Universitas Cenderawasih, Universitas Musamus Merauke, Institut Seni dan Budaya Indonesia, Papua, di Jayapura, Provinsi Papua, Senin, 31 Oktober 2016. Pertemuan ini dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi X DPR ke Provinsi Papua, dalam reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016/2017.

“Kami mendapat masukan dari para rektor PTN di Papua terkait dengan dana BOPTN yang minim, minimnya sarana dan prasarana universitas tersebut, hingga permasalahan beasiswa. Ketiga hal tersebut dirasa sangat mengganggu proses peningkatan sumber daya manusia di Papua,” kata Riefky.

Karena itu, politikus Fraksi Demokrat itu menyarankan Kemenristekdikti mengkaji penggunaan dana otsus untuk mendukung PTN dalam menjalankan operasionalnya. Riefky menilai dana pendidikan dari Otsus sudah ada, tapi masih minim. Minimnya bantuan terhadap PTN itu dikhawatirkan akan mengganggu proses belajar dan mengajar.

“Kalau dilihat secara regulasi umum,  penggunaan dana otsus untuk PTN itu tidak sesuai. Namun perlu payung hukum khusus untuk daerah otsus dalam mengejar ketertinggalan dan mendukung SDM lebih berkualitas lagi,” imbuh Riefky.

Politikus asal daerah pemilihan Aceh itu sepakat dengan adanya terobosan untuk Papua dalam mengejar sektor pendidikan yang masih tertinggal. Ia menilai, perlu ada dukungan dalam mengejar ketertinggalan itu. Apalagi anggaran otsus yang cukup besar pun belum ada regulasi dalam penggunaannya untuk membantu PTN.

“Dukungan dari dana otsus itulah yang kita harapkan bisa digunakan untuk membantu PTN sehingga Papua bisa menjadi pabrik manusia yang mempunyai wawasan di bidang masing-masing. Namun, untuk hal ini, kami minta dikaji terlebih dahulu. Apabila itu bisa, kita akan minta payung hukum agar dapat membantu PTN di Papua dari dana otsus,” ujar Riefky.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Sri Meliyana mengungkapkan permasalahan pendidikan tinggi di Papua harus dibicarakan secara khusus. Politikus Fraksi Gerindra ini menilai Papua harus memetakan kebutuhan sarjana apa yang dibutuhkan dalam rangka membangun Papua, dan hal itu perlu dikomunikasikan kepada Kemenristekdikti.

“Jadi ada komunikasi antara pemda dengan Kemenristekdikti sehingga bisa ketemu kebutuhan daerah dengan beasiswa yang diberikan. Apalagi tadi dalam pertemuan, perwakilan Kemenristekdikti juga berjanji akan memanggil rektorat PTN di Papua untuk mengkomunikasikan masalah keinginan beasiswa dari Papua,” jelas Meli, panggilan akrab Sri Meliyana.

Khusus untuk pendidikan kedokteran, politikus asal dapil Sumatera Selatan itu mendapatkan informasi bahwa kuotanya cukup minim. Menurutnya, Kemenristekdikti tidak menghalangi putera-puteri Papua untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan kedokteran, tapi karena kedokteran itu membutuhkan tingkat akademis yang memadai dalam pelaksanaannya.

Sebelumnya, para rektor mengeluhkan minimnya BOPTN dan bantuan operasional untuk perguruan tinggi yang mereka pimpin. Mereka juga meminta kuota untuk mahasiswa penerima beasiswa ditingkatkan.

Kunjungan kerja ini dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih (Fraksi PKS dapil Jawa Tengah) dan diikuti Anggota Komisi X DPR dari F-PDI Perjuangan, yakni yaitu Asdy Narang (dapil Kalimantan Tengah), Sofyan Tan (dapil Sumatera Utara), M.Y. Esty Wijayati (dapil Yogyakarta) dan S.B. Wiryanti Sukamdani (dapil DKI Jakarta).

Kemudian, Bambang Sutrisno (Fraksi Golkar dapil Jawa Tengah) dan Noor Achmad (Fraksi Golkar dapil Jawa Tengah). Kemudian dari Fraksi Partai Gerindra yakni Dwita Ria (dapil Lampung). Berikutnya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Fraksi Demokrat dapil Jawa Timur), Rinto Subekti (Fraksi Demokrat dapil Jawa Tengah). Kemudian, dari Fraksi PAN, ada Laila Istiana (dapil Jawa Tengah) dan Yayuk Basuki (dapil Jawa Tengah). Lalu, dari Fraksi PKB Lathifah Shohib (dapil Jawa Timur), S.Y. Anas Thahir (Fraksi PPP dapil Jawa Timur), Yayuk Sri Rahayuningsih (Fraksi Nasdem dapil Jawa Timur), dan Dadang Rusdiana (Fraksi Hanura dapil Jawa Barat). (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA