Tempo.Co

KOMENTAR+

Papua Butuh Program Percepatan Pendidikan
Jumat, 04 November 2016
Dibutuhkan strategi-strategi yang tepat untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di Papua.

Di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi X DPR ke Jayapura, Papua, Selasa, 1 November 2016, Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana menilai Provinsi Papua membutuhkan program percepatan pada bidang pendidikan. Dengan adanya otonomi khusus (otsus), ia meminta agar ada perlakuan khusus kepada Papua untuk mengejar ketertinggalan, khususnya bidang pendidikan.

Kunker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih (Fraksi PKS dapil Jawa Tengah) ini mengunjungi sejumlah sekolah menengah atas di Jayapura, dan bertemu dengan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal beserta jajaran.

“Kalau kita mendengar langsung keluhan para insan pendidikan di Papua, kita harus ada beberapa program percepatan di bidang pendidikan. Kita harus melihat bagaimana sarana prasarana, kekurangan guru, dan hal lain yang belum memadai,” kata Dadang.

Politikus Fraksi Hanura itu menekan, ke depan, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua untuk memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengadaan sumber daya manusia. Ia berharap keterbatasan-keterbatasan, baik aspek geografis maupun daya dukung geografis, tidak menyurutkan agar otsus dijalankan.

Dadang juga berharap anggaran pendidikan 20 persen dari APBN per tahun, baik yang diatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, mendapat perlakuan khusus ketika dialokasikan ke Papua.

“Yang diinginkan Pemerintah Provinsi Papua, termasuk Komisi X DPR, adalah bagaimana anggaran pendidikan yang 20 persen itu, ada perlakuan khusus bagi Papua. Seperti, BOPTN yang dirasakan tidak adil pembagiannya. Kemudian, lulusan Beasiswa SM3T yang dilanjutkan CPNS dan penempatan sesuai dengan daerah selama mahasiswa itu kontrak tiga tahun. Itu beberapa perbaikan yang diinginkan Pemerintah Provinsi Papua sehingga kita harus merespons itu,” ujar Dadang.

Politikus asal dapil Jawa Barat itu menambahkan, kemauan pemerintah pusat dalam membantu ketertinggalan Papua sudah sangat terlihat. Namun dibutuhkan strategi-strategi yang tepat untuk mengejar ketertinggalan itu.

“Pemerintah perlu mengambil kebijakan mana yang tepat untuk Papua, apakah infrastruktur, SDM, atau lainnya. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang tepat dengan langsung melihat ke lapangan, bukan hanya dari Jakarta. Kalau terjun ke lapangan, kita tahu apa yang mereka butuhkan,” tutur Dadang.

Politikus yang juga Anggota Badan Anggaran DPR itu menegaskan, tidak perlu ada payung hukum lagi untuk masalah perlakuan khusus kepada Papua. Menurut dia, adanya otsus Papua sudah mendukung. Dadang menekankan, yang dibutuhkan adalah ketajaman implementasi berbagai kebijakan program percepatan itu.

Kunjungan kerja ini juga diikuti Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya (Fraksi Demokrat dapil Aceh) dan Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, yakni Asdy Narang (dapil Kalimantan Tengah), Sofyan Tan (dapil Sumatera Utara), M.Y. Esty Wijayati (dapil Yogyakarta), dan S.B. Wiryanti Sukamdani (dapil DKI Jakarta).

Kemudian, hadir Bambang Sutrisno (Fraksi Golkar dapil Jawa Tengah) dan Noor Achmad (Fraksi Golkar dapil Jawa Tengah). Kemudian dari Fraksi Partai Gerindra, yakni Dwita Ria (dapil Lampung), dan Sri Meliyana, (dapil Sumatera Selatan).

Berikutnya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Fraksi Demokrat dapil Jawa Timur), Rinto Subekti (Fraksi Demokrat dapil Jawa Tengah). Kemudian, dari Fraksi PAN, ada Laila Istiana (dapil Jawa Tengah), dan Yayuk Basuki (dapil Jawa Tengah). Lalu, dari Fraksi PKB, Lathifah Shohib (dapil Jawa Timur), S.Y. Anas Thahir (Fraksi PPP dapil Jawa Timur), dan Yayuk Sri Rahayuningsih (Fraksi Nasdem dapil Jawa Timur). (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA