Tempo.Co

KOMENTAR+

Pengembangan Bandara di Kepulauan Riau Terhambat Bukit
Selasa, 08 November 2016
Pulau Bintan diharapkan bisa menjadi salah satu destinasi wisata dunia.

Pengembangan runway Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, terhambat karena kondisi geografisnya berupa perbukitan. Hal tersebut dikemukakan Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban setelah bertemu dan mendengarkan ekpose jajaran Angkasa Pura II, Otoritas Bandara, BMKG, dan Basarnas di ruang VIP Bandara RHF, Kamis, 3 November 2016.

"Saat ini, panjang runway Bandara RHF hanya sekitar 2.000 meter dan masih butuh pengembangan hingga 2.500 meter agar bisa didarati pesawat berbadan besar," ujar Sahat.

Politikus Partai NasDem ini berharap, ke depan, Pulau Bintan bisa menjadi salah satu destinasi wisata dunia. Sebab, ada beberapa lokasi wisata yang berpotensi, seperti wisata golf di Lagoi yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Karena itu, kata Sahat, daya tarik Pulau Bintan dan sekitarnya harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, seperti pengembangan bandara menjadi bertaraf internasional. "Sebab, Bandara RHF masih dikelola AP II, dan ada ketentuan apabila airport sudah dikelola badan usaha, pemerintah pusat tidak boleh lagi intervensi masalah pendanaan," tutur Sahat.

Menurut Sahat, di daerah lain, bandara yang dikelola AP II mengalami kemajuan cukup pesat. Karena itu, ia berharap hal tersebut bisa dilakukan di Bandara RHF sehingga target wisatawan dua juta dapat tercapai selama dua tahun ke depan.

Senada dengan Sahat, Anggota Komisi V DPR RI Bakri menyarankan pihak Angkasa Pura II menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mencari solusi terkait dengan pengembangan runway bandara. "Sebaiknya, pihak AP II duduk bersama Pemprov Kepri untuk menutup kekurangan anggaran pengembangan bandara, apakah dianggarkan melalui APBD Pemprov Kepri, Pemkab Tanjung Pinang, atau diajukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)," katanya.

Politikus PAN asal daerah pemilihan Jambi ini menegaskan, Komisi V DPR RI akan membicarakan masalah ini dengan kementerian terkait agar pengembangan bandara jangan sampai terbengkalai terus sehingga target wisatawan tidak tercapai. “Hal ini mengingat bahwa potensi wisata Tanjung Pinang dan Kepulauan Bintan sangat besar,” ujarnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA