Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai pembangunan ekonomi melalui sektor pariwisata perlu lebih ditingkatkan pemerintah daerah. Pasalnya, selama ini, pemda belum memiliki konsep inovasi untuk mengembangkan dunia pariwisata di daerahnya.
Menurut dia, dunia pariwisata sulit berkembang karena minimnya inovasi dalam pengembangan konsep kesejahteraan rakyat melalui pariwisata. Karena itu, Fikri mendorong pemda perlu mengidentifikasi dan mengoptimalkan destinasi wisata agar berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. “Ada daerah yang memiliki potensi wisata luar biasa, tapi pemimpinnya masih belum memiliki konsep inovasi yang jelas,” ujar Fikri saat acara Koordinasi dan Konsolidasi Pengembangan Pariwisata di Brebes, Jawa Tengah, baru-baru ini.
Politikus Fraksi PKS itu menambahkan, tidak jelasnya konsep membangun perekonomian masyarakat tersebut bisa memunculkan permasalahan lain. Jika pemimpinnya tidak punya konsep, sumber daya alam yang melimpah dan kebudayaan yang kaya tidak akan berguna menjadi destinasi wisata yang menarik dan banyak dikunjungi. “Penguasaan dan kematangan konsep merupakan sebuah keharusan bagi pemimpin untuk mengambil sebuah keputusan. Contohnya di Brebes, mulai dari laut sampai gunung itu ada potensi. Namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah,” tutur Fikri.
Selain melalui konsep yang jelas, menurut politikus asal daerah pemilihan Jawa Tengah IX ini, hal lain yang dapat menjadi penunjang dalam mengembangkan pariwisata adalah melalui kompetensi dan koordinasi. “Kompetensi mencakup kemampuan para stakeholders untuk mengelolanya, sedangkan koordinasi berarti mencakup kemampuan pemimpin daerah tersebut untuk melakukan sinergi, baik dengan masyarakat, swasta, maupun pemerintah,” kata Fikri.
Senada dengan Fikri, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Esti Reko Astuti mengatakan, dalam pengembangan pariwisata, pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi dengan berbagai instansi. “Sebab, dunia pariwisata tidak semata berbicara mengenai wisata, tapi akan bersinggungan dengan berbagai instansi, seperti sektor kehutanan, kebudayaan, olahraga, ekonomi kreatif, dan sebagainya,” kata Esti. (*)