Tempo.Co

KOMENTAR+

Akom Dorong Dialog Konstruktif Papua dan Papua Barat
Rabu, 20 April 2016
Konflik antar warga sejatinya bersumber dari kesenjangan pembangunan.

Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) mengatakan salah satu faktor terpenting lancarnya pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah terciptanya stabilitas keamanan dan kerukunan di antara masyarakat.

Menurut Akom, konflik antar warga sejatinya bersumber dari kesenjangan pembangunan, lalu dibumbui dengan perbedaan pandangan antar kelompok. "Untuk itu perlu dilakukan komunikasi intensif dengan masyarakat," kata Akom saat menghadiri rapat koordinasi Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Wilayah Papua dan Papua Barat, di Sorong, Papua Barat, Senin, 18 April 2016.

Akom mengatakan sangat mendorong kemitraan DPRD dengan jaringan-jaringan untuk perdamaian Papua Barat dan Papua dalam bentuk dialog-dialog konstruktif. Menurut dia, dialog-dialog konstruktif tersebut sangat diperlukan untuk segera mengikis kecurigaan antar warga dan kecurigaan antara daerah dan pusat.

Akom meminta ADKASI Wilayah Papua dan Papua Barat untuk menggelorakan kembali semangat rekonsiliasi nasional yang tetap memprioritaskan keunikan Papua dan Papua Barat dan bingkai NKRI. “Sebagai asosiasi aspirasi daerah paling timur Indonesia, ADKASI Papua Barat dan Papua harus menjelma menjadi lebih dari sebuah entitas politik. ADKASI Papua Barat dan Papua harus muncul sebagai entitas sosial dan budaya yang menyuarakan keunikan daerah Papua Barat dan Papua dalam bingkai NKRI,” ucapnya.

Akom mencontohkan masih digunakannya buku “Itu Api” di Papua sebagai pedoman belajar membaca ketimbang buku “Ini Budi” di sekolah-sekolah dasar di Papua Barat dan Papua karena dianggap lebih sesuai dengan logika bertutur orang asli Papua. “Keunikan sosial dan budaya semacam ini yang saya maksud harus sering disuarakan oleh teman-teman ADKASI Papua Barat dan Papua di tingkat nasional,” ujarnya.

Akom melihat ADKASI memiliki kekuatan besar untuk membangun Indonesia yang berkeadilan, karena memiliki 17.000 anggota di 508 Kabupaten/Kota se-Indonesia. “Sumber daya ini akan menjadi kekuatan besar untuk membangun Indonesia yang berkeadilan, yang memperhatikan keunikan daerah untuk kelancaran pembangunan nasional,” kata Akom. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA