Tempo.Co

KOMENTAR+

Ini yang Dibutuhkan Irigasi di Merauke
Senin, 14 November 2016
Pemerintah Kabupaten Merauke masih menggunakan sistem tadah hujan untuk irigasi.

Sistem irigasi untuk mengairi cetak sawah baru seluas satu juta hektare di Kabupaten Merauke sangat membutuhkan konektivitas antar-kementerian. Konektivitas ini dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian di Merauke, Papua, yang sudah ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional.

Demikian disampaikan anggota Komisi IV DPR RI Andi Nawir di Kabupaten Merauke, Papua, Sabtu, 12 November 2016, saat mengikuti rangkaian kunjungan kerja ke provinsi paling timur Indonesia tersebut. “Saya kaget melihat potensi lahan yang cukup luas. Dalam pertemuan dengan Wakil Bupati Merauke, ternyata luas areal di sini yang belum dikelola masih satu juta hektare. Ini sangat menarik bagi DPR dan pemerintah pusat yang kebetulan ingin merealisasikan program cetak sawah baru,” katanya.

Persoalan yang belum diatasi dalam program cetak sawah sejuta hektare ini adalah sistem irigasi. Pemerintah Kabupaten Merauke masih menggunakan sistem tadah hujan untuk irigasi. Di sinilah dibutuhkan konektivitas antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun irigasi besar, yang bisa mengairi sejuta hektare sawah yang ditargetkan dibuka tahun ini.

“Ini memang perlu ditangani lintas kementerian agar irigasi yang ada bisa diperbaiki, bahkan dibangun sistem irigasi yang lebih besar dan terpadu. Harus ada konektivitas antara Kementan dan Kemen PUPR agar bisa menyelesaikan secara total. Kelak, hasilnya bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat Merauke,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Persoalan lain yang dihadapi pemerintah setempat adalah alih fungsi lahan dari hutan menjadi sawah. Perlu dibuka areal hutan di Merauke untuk membuka lahan satu juta hektare dan mencetak sawah baru. Kementerian Kehutanan sendiri sudah membuka diri agar Pemerintah Kabupaten Merauke mengajukan surat resmi ke Pemerintah Provinsi Papua. Selanjutnya, Pemprov akan mengajukan alih fungsi lahan tersebut ke kementerian.

“Saya kira Pemda harus betul-betul cepat menangani persoalan ini, sehingga dapat dikelola secara baik. Saya yakin, bila kita hitung 1.000 hektare dibuka lagi, lalu dikali empat ton rata-rata yang dihasilkan, beras yang dihasilkan bisa dua setengah juta ton. Saya kira luar biasa penghasilan dari masyarakat di sini. Apalagi kalau itu diusahakan secara intensifikasi untuk meningkatkan produksi padi,” kata Andi. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA