Tempo.Co

KOMENTAR+

Program Destana Bentuk Masyarakat Tangguh Bencana
Senin, 21 November 2016
DPR mendukung upaya pemeliharaan dan pemanfaatan Escape Building, dan bila diperlukan, ada regulasi bagaimana pemanfaatan bangunan di luar bencana.

“Program Desa Tangguh Bencana (Destana) harus dapat membentuk masyarakat yang tangguh bencana, masyarakat yang mampu mengantisipasi, dan meminimalkan kekuatan yang merusak melalui adaptasi,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid.

Hal ini dia ungkapkan saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR ke Escape Building Gampong Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Kamis, 17 November 2016. Dalam kunjungan ini, tim berdialog dengan pemerintah kota beserta jajarannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan masyarakat setempat mengenai Program Destana yang sedang berjalan di Banda Aceh ini.

“Masyarakat juga diharapkan mampu mengelola serta menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. Ditambah lagi dengan telah dibangunnya Escape Building ini, pemerintah setempat dan masyarakat harus terlibat dalam pemeliharaan dan pemanfaatannya,” ucap Sodik.

Selain itu, dia menambahkan, DPR mendukung upaya pemeliharaan dan pemanfaatan Escape Building, dan bila diperlukan, ada regulasi bagaimana pemanfaatan bangunan itu di luar bencana. “Misalnya tempat yang mempunyai pemandangan bagus dapat dijadikan daerah wisata atau tempat bermain anak-anak. Ini tampaknya perlu dipertimbangkan oleh daerah-daerah yang mempunyai Escape Building,” ujar wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat I itu.

Sementara itu, anggota Komisi VIII Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan pemerintah setempat dan pusat agar mengatur pendanaan program penanggulangan bencana. “BPBD sudah ada di tingkat kota, cuma memang tidak ada tekanan dari pusat bahwa setiap kali pengesahan APBD minimal 1 persen untuk penanggulangan bencana, karena tidak realistis semua mengandalkan dari pusat,” katanya.

Anggota DPR dari Dapil Jawa Barat itu mengatakan, dengan adanya dana dari APBD sekitar 1 persen, atau setara lebih-kurang 100 juta per tahun, diharapkan program penanggulangan bencana dapat berjalan lebih baik lagi, dengan keterlibatan pemerintah kota yang lebih intensif. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA