Anggota Komisi VIII DPR RI Ahmad Mustaqim mendorong Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3KB) Kalimantan Barat membentuk forum-forum yang bisa digunakan untuk meningkatkan rasa empati.
“Dari penjelasan Kepala BP3KB Kalimantan Barat, ada tiga perkara yang selama ini dialami, yaitu infrastruktur, sumber daya manusia, dan masalah anggaran. Namun yang terpenting dan harus segera dicari solusinya adalah masalah SDM,” kata Mustaqim dalam kunjungan kerja Komisi VIII baru-baru ini.
Jika diamati lebih dalam, terlihat peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kalimantan Barat masih sangat minim. “Mereka masih merasa kalau permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak cukup ditangani BP3KB saja. Padahal hal itu pun bisa dilakukan SKPD lain yang mayoritas laki-laki. Hal inilah yang membuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kalimantan belum berjalan secara maksimal meskipun beberapa peraturan daerah tentang hal itu sudah dikeluarkan,” ucap Mustaqim.
Dengan kata lain, kata dia, mengubah mindset satuan kerja di lingkungan pemerintah provinsi sangat penting, selain memberikan bimbingan ke masyarakat. Salah satunya menanamkan bahwa sesungguhnya anak adalah investasi terbesar bangsa ini. Sedangkan perempuan merupakan mitra sejajar laki-laki dalam menunjang pembangunan bangsa.
Sementara untuk masalah infrastruktur, Mustaqim menilai bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki BP3KB sudah terbilang memadai. Seperti kantor BP3KB yang sudah tersedia dengan baik, juga penampungan anak bermasalah dengan hukum.
Adapun dalam hal anggaran, pihaknya memaklumi anggaran yang dimiliki BP3KB sangat minim, karena selama ini masih menggunakan APBD. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri, sebagai kementerian yang bersifat koordinatif, memiliki anggaran yang sangat terbatas. Namun, Mustaqim meyakini dengan, digelarnya berbagai forum yang melibatkan SKPD provinsi setempat dan masyarakat, apa yang menjadi tujuan badan tersebut dapat berjalan dengan baik. (*)