Tempo.Co

KOMENTAR+

Coffee Morning DPR Dorong Percepatan Panas Bumi
Rabu, 23 November 2016
Jumlah orang miskin banyak yang tidak teregistrasi.

Dari hasil riset, Indonesia diperkirakan memiliki potensi sumber daya panas bumi yang sangat besar dan mampu menghasilkan listrik hampir 30 gigawatt. Namun, berdasarkan keterangan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, potensi tersebut baru termanfaatkan sekitar 5 persen dari total potensi yang ada atau sekitar 1.500 megawatt.

Sebagai salah satu langkah nyata DPR dalam mendorong percepatan pemanfaatan panas bumi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengadakan Coffee Morning bersama jajaran kementerian terkait di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 23 November 2016.

Hadir jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, akademikus, lembaga usaha, lembaga penelitian, dan Asosiasi Panas Bumi. Selain itu, turut hadir sejumlah pimpinan komisi, Komisi IV, VI, VII, dan Pimpinan Kaukus Ekonomi Hijau DPR.

Dalam diskusi ini dibahas tantangan dan usulan solusi pengembangan panas bumi di Indonesia. “Kami meminta semua kementerian terkait berupaya dapat mendukung program prioritas energi di Indonesia, terutama energi panas bumi. Dan perlu kemauan politik bersama untuk menggerakkan geotermal ini,” ujar Agus.

Sementara itu, Menteri Riset Muhammad Nasir mengungkapkan perlunya sinergi pusat-pusat penelitian dalam upaya pengembangan panas bumi. “Perlu integrasi hulu dan hilir sehingga lebih efektif dan efisien. Jangan terjadi hulu bekerja sendiri dan hilir bekerja sendiri,” katanya.

Saat ini, Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil. Berdasarkan data tahun 2015 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kebutuhan energi Indonesia dipasok dari minyak bumi 46 persen, gas alam 18 persen, batu bara 31 persen, dan energi terbarukan hanya berkontribusi 5 persen. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA