Tempo.Co

KOMENTAR+

Menperin Jelaskan Temuan BPK kepada Komisi VI DPR
Senin, 28 November 2016
Komisi VI meminta tindak lanjut nyata dari temuan BPK dan menginginkan hal tersebut tidak ditemukan lagi di masa mendatang.

Dalam rangka membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2016 dan hasil pemeriksaan semester I Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2016, Komisi VI DPR melakukan rapat kerja dengan jajaran Kementerian Perindustrian sebagai mitra kerjanya. Rapat kerja yang dihadiri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto beserta jajarannya tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 November 2016.

Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi VI Teguh Juwarno ini, Airlangga menjelaskan, per 15 November, penyerapan anggaran Kementerian Perindustrian mencapai 78,35 persen. “Realisasi anggaran sebesar Rp 1,691 triliun dari pagu anggaran Rp 2,158 triliun,” kata Airlangga di hadapan anggota Komisi VI. Menanggapi data ini dan pertimbangan waktu yang hanya sedikit tersisa, DPR meminta Kementerian untuk memaksimalkan realisasi penyerapan anggaran.

Kemudian, terkait temuan BPK, Airlangga mengatakan laporan keuangan Kementerian Perindustrian selama delapan tahun berturut-turut memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Adapun temuan BPK pada laporan keuangan 2015 sifatnya administratif,” ucapnya. Merespons penjelasan tersebut, Komisi VI meminta tindak lanjut nyata dari temuan BPK tersebut dan menginginkan hal tersebut tidak ditemukan lagi di masa mendatang. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA