Tempo.Co

KOMENTAR+

Kaltim Aplikasikan UU SKN Sesuai Harapan
Senin, 28 November 2016
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dispora memiliki komitmen yang kuat terhadap penyelenggaraan olahraga pendidikan.

Anggota Komisi X DPR Yayuk Basuki menilai penerapan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) Tahun 2005 di Provinsi Kalimantan Timur cukup baik. Bahkan ia melihat ini salah satu yang terbaik untuk di luar Pulau Jawa setelah Provinsi Sumatera Selatan karena Palembang mempunyai arena sendiri.

Hal itu Yayuk ungkapkan setelah meninjau PPLP/SKOI dan Stadion Utama Palaran, Samarinda, Jumat, 25 November 2016. Menurut politikus Partai PAN ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) memiliki komitmen yang kuat terhadap penyelenggaraan olahraga pendidikan. Saat ini, Dispora Pemprov Kalimantan Timur memiliki dua wadah dalam melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet pelajar berprestasi, yaitu Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) Kalimantan Timur yang anggarannya murni dari APBD, juga Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) yang anggarannya berasal dari APBN.

“Di sini kita lihat memang ada beberapa yang perlu dibantu pemerintah pusat, bahwa setiap tahun justru anggaran itu makin menurun untuk bantuan PPLP-nya. Sebetulnya tidak boleh seperti itu, karena bagaimanapun mereka sudah menerapkan Undang-Undang SKN Tahun 2005 dengan baik di sini dengan memakai alokasi anggaran APBD sendiri. Sebetulnya, melalui pemerintah pusat atau Kemenpora, seharusnya bisa bersinergi yang akhirnya ada gayung bersambut," kata Yayuk.

Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra (SAH) mengatakan hal senada. Menurut dia, penerapan UU SKN Tahun 2005 di Kalimantan Timur sudah cukup bagus. Artinya, mereka bisa menguraikan itu, sehingga satu sama lain bisa membuka cabang-cabang olahraga (cabor) dan bisa menjadi sesuatu prestasi yang luar biasa. "Jadi Undang-Undang SKN Tahun 2005 di Kalimantan Timur ini betul-betul mereka aplikasikan sesuai dengan harapan kita," ujarnya.

Terkait dengan APBN untuk PPLP, politikus asal Dapil Jambi ini mengatakan APBN belum sepenuhnya hadir di daerah ini. “Karena itu, kami akan mendorong Kemenpora bagaimana dapat memberikan tambahan anggaran sebagaimana mereka inginkan,” kata SAH. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA