Tempo.Co

KOMENTAR+

Legislator Dukung Penghapusan Ujian Nasional
Rabu, 30 November 2016
Selama ini, Ujian Nasional hanya dijadikan sertifikasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra mengatakan sangat mendukung keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menghapus Ujian Nasional (UN). Pasalnya, selama ini, kurikulum yang digunakan tidak terpusat pada pemerintah, tapi pada satuan pendidikan masing-masing, yaitu sekolah.

“Jika kurikulum dibuat sekolah, otomatis kemampuan siswa di setiap sekolah akan berbeda. Namun kenapa pemerintah selama ini masih campur tangan, apalagi mengadakan evaluasi penentu kelulusan. Padahal kurikulum dibuat guru yang lebih paham karakteristik siswanya,” ujar Sutan, Rabu, 30 November 2016.

Menurut politikus Fraksi Gerindra itu, sejauh ini, UN hanya dijadikan sertifikasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan UN dinilai belum akurat untuk mengukur tingkat kecerdasan siswa.

Sutan mendukung penghapusan UN karena selama ini dia melihat ajaran yang diberikan guru kepada anak didik menjadi sia-sia. Sebab, keputusan lulus tidaknya murid ditentukan pemerintah yang mengeluarkan soal UN. Padahal yang memahami kemampuan murid adalah gurunya masing-masing. “Artinya, terjadi ketidakadilan dalam dunia pendidikan Indonesia, di mana tiap sekolah memiliki standar kelulusan berbeda,” ucap Sutan.

Selain itu, kata Sutan, UN tidak bisa dijadikan sarana mengontrol mutu. Sebab, mutu lahir dari sebuah proses dan bukan sekali evaluasi. Bahkan UN tidak membentuk watak kerja keras, tapi membentuk watak bohong dan licik karena dipaksa harus lulus. “Selama ini, UN terlalu mengandalkan nilai kognitif yang tertulis pada lembar jawaban, apalagi siswa merasa diteror akan suasana ujian yang penuh ketegangan,” tutur Sutan.

Politikus asal daerah pemilihan Jambi itu menambahkan, jika UN ditiadakan, dana yang telanjur dialokasikan bisa dialihkan untuk penambahan sarana dan prasarana sekolah.

Menteri Muhadjir mewacanakan untuk menghapus UN. Bahkan ia mengaku sudah dipanggil Presiden Joko Widodo terkait dengan hal ini. Muhadjir mengatakan kelulusan siswa akan ditentukan pihak sekolah. Sementara hasil ujian akhir bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan. “Ujian Nasional tetap akan saya lakukan sesuai dengan amanah Mahkamah Agung kalau semua pendidikan di Indonesia sudah bagus. Karena itu, nanti akan pemetaan saja. Nanti, kita lihat apakah perbaikan di 2017 cukup signifikan,” kata Muhadjir. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA