Tempo.Co

KOMENTAR+

Mahasiswa Unpar Belajar Langsung di DPR
Rabu, 05 April 2017
Mahasiswa Unpar Belajar Langsung di DPR

Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) yang sedang mempelajari mata kuliah analisis kebijakan publik memilih Dewan Perwakilan Rakyat RI sebagai tempat menambah wawasan terkait dengan proses pengambilan kebijakan. Kunjungan mahasiswa Unpar jurusan Administrasi Publik ini diterima anggota Komisi I DPR RI, Andreas Hugo Pareira, didampingi Deputi Persidangan Setjen DPR RI Damayanti di Operational Room, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 April 2017. Keduanya merupakan alumnus Unpar.

“Mereka ingin mengetahui proses pembuatan kebijakan serta peran dan fungsi DPR dalam mengambil kebijakan. Mereka ingin mendengar secara langsung bagaimana proses pembuatan undang-undang dan proses penyusunan anggaran untuk suatu lembaga,” kata Andreas setelah menerima mahasiswa tersebut. Pasalnya, DPR memiliki peran penting dalam membuat suatu kebijakan sesuai dengan fungsi dan perannya, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. 

Saat pertemuan, Andreas memaparkan proses pembuatan undang-undang yang bermula dari usulan DPR atau pemerintah hingga disahkan dalam sidang paripurna. Kemudian mengenai anggaran yang dibahas di Badan Anggaran, juga fungsi pengawasan. “Ini penting, mereka bisa bertanya secara langsung, karena apa yang didapat di bangku kuliah sering kali berbeda di lapangan. Kunjungan ini bagus sekali. Memang penting antara dunia pendidikan dan dunia praktis ada proses dinamika,” katanya.

Menurut Kepala Laboratorium FISIP Unpar Deni Ariadi, kunjungan ini penting agar mahasiswa mempunyai gambaran yang benar mengenai DPR karena banyak sekali informasi yang tidak semua betul yang disampaikan media. Ia juga menjelaskan tujuan kedatangannya untuk mengetahui proses pengambilan keputusan di Indonesia, karena para mahasiswa ini sedang mengambil mata kuliah analisis kebijakan publik.

“Selain menerima mata kuliah di kampus, kami ingin mendekatkan para mahasiswa dengan salah satu lembaga yang berwenang dalam proses pengambilan kebijakan, yaitu DPR. Kami berkunjung untuk belajar dan memahami peran DPR dan stakeholder secara substansial,” kata Deni. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA