Tempo.Co

KOMENTAR+

Raker dengan Menkumham, Komisi III DPR Soroti Lapas
Senin, 10 April 2017
Komisi III mendesak Menteri Yasonna dan jajarannya di Kemenkumham serius menuntaskan reformasi politik hukum dan pola penegakan hukum.

Komisi III DPR menggelar rapat dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Senin, 10 April 2017. Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo. “Rapat bersifat rutin. Terkait dengan pengawasan pada banyak hal yang berkembang, seperti masalah imigrasi, lapas, dan masalah kewarganegaraan, anggaran, kinerja,” kata Bambang.

Dalam salah satu poin kesimpulan rapat, Komisi III DPR menyoroti dan mendesak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terus meningkatkan pengawasan terhadap orang asing‎. “Khususnya pekerja dan pebisnis asing ilegal. Hal ini terutama dalam mencegah dan menindak tenaga kerja asing dan pebisnis asing ilegal di berbagai daerah serta wilayah,” ucap Bambang.

Selain itu, Komisi III mendorong Yasonna terus aktif melaksanakan pengawasan internal kepada para petugas imigrasi. Kemudian terkait dengan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa. “Terutama dari sisi kepentingan nasional dan prinsip resiprositas,” ujar Bambang.

Dalam isu permasalahan di bidang kemasyarakatan, Komisi III mendesak Yasonna dan jajarannya di kementerian serius menuntaskan reformasi politik hukum dan pola penegakan hukum. “Serta dukungan regulasi dalam rangka mengurangi angka kelebihan kapasitas lapas di Indonesia. Kami juga meminta pengawasan internal lebih diperkuat untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan para petugas lapas dan rutan,” kata Bambang. Yasonna juga diharapkan terus berupaya lebih untuk peningkatan kinerja SDM di bidang ini. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA