Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi IX DPR Pastikan Program Desmigratif Wonosobo
Selasa, 11 April 2017
Ada koordinasi lintas kementerian dengan harapan para buruh migran bisa maju.

Tim kunjungan kerja Komisi IX DPR RI meninjau pelaksanaan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dipimpin Saleh Partaonan Daulay, kunjungan kerja ini memastikan mekanisme dan implementasi program Desmigratif tersebut berjalan sesuai dengan rencana pemerintah.

“Selain itu, kami menggali informasi terkait sekaligus bertatap muka dengan para mantan buruh migran tersebut. Dengan begitu, kami bisa memperoleh pandangan dan referensi bagaimana memperbaiki kualitas hidup para mantan buruh migran ini,” kata Saleh saat kunker pada Jumat, 7 April 2017.

Komisi IX, menurut Saleh, ingin mendengar secara langsung berbagai pengalaman yang dirasakan para buruh migran itu, sekaligus mendengarkan saran-saran yang ingin disampaikan agar bisa dilakukan perbaikan. “Komisi IX DPR sedang merevisi dan memperbaiki Undang-Undang tentang Penempatan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. Karena itu, kami mengharapkan masukan dari mereka dan bisa menjadi bahan karena mereka sendiri yang sudah mengalami,” ucapnya.

Selain itu, Komisi IX ingin melihat peran serta pemerintah daerah membina mantan buruh migran. “Pemda harus ikut berpartisipasi aktif, supaya hal ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah pusat,” ucapnya. Saleh berharap ada koordinasi lintas kementerian dengan harapan para buruh migran bisa maju setelah pulang ke Tanah Air dan tidak kembali bekerja ke luar negeri.

“Kami harapkan mereka bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru di sini. Bukan hanya untuk mereka dan keluarganya, melainkan juga untuk masyarakat sekitarnya. Ada nilai tambah yang mereka buat untuk bangsa ini dengan terciptanya lapangan kerja baru di daerah dan dengan modal yang mereka bawa dari luar negeri,” kata Saleh.

Komisi IX menyebut ini masih tahap awal dari rancangan program bisa diikuti oleh daerah-daerah lain. Menurut Saleh, bila program ini berjalan dengan benar, Komisi IX DPR ingin pemerintah memberikan perhatian khusus, misalnya mengenai pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja yang difasilitasi dengan benar. “Kalau di Wonosobo sendiri sudah lumayan bagus, karena sudah terlihat hasil kreativitasnya, tapi untuk memastikan program ini berjalan dengan benar secara lintas kementerian dan lembaga, tentu Komisi IX akan mendalaminya lagi,” tuturnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA