Tempo.Co

KOMENTAR+

Fadli Zon: Masalah Kedaulatan Perlu Dikritisi
Selasa, 11 April 2017
Fadli Zon: Masalah Kedaulatan Perlu Dikritisi

Saat bertemu dengan DPP Ikatan Mahasiswa Muhamaddiyah (IMM) di ruang kerjanya, Selasa, 11 April 2017, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menekankan perlunya mengangkat masalah-masalah kedaulatan. Sebab, menurut dia, pemerintah saat ini sering bicara soal kedaulatan pangan, energi, teritorial, darat, laut, dan sebagainya, tapi sejauh mana realisasinya tidak pernah jelas.
"Ini perlu dikritisi untuk mengingatkan pemerintah supaya jangan jalan sendiri. Seolah-olah semuanya sudah berhasil, tapi sesungguhnya masyarakat tidak mendapat manfaatnya. Selain DPR, saya berharap media, civil society, dan mahasiswa bisa melakukannya," ujarnya.
Menurut Fadli, banyak yang perlu dikritisi soal masalah kedaulatan, tapi bukan untuk kepentingan politik, melainkan kepentingan nasional.
Dalam kunjungan kali ini, IMM ingin mengundang Fadli membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IMM di Medan pada 18 Mei mendatang. Rakornas itu mengangkat tema soal kedaulatan bangsa. "Saya kira ini tema yang sangat penting karena kedaulatan sangat krusial, apakah itu terkait dengan kedaulatan pangan, energi, teritorial, darat, laut, dan sebagainya," tuturnya.
Menurut Fadli, selain sebagai agen perubahan dan pemimpin masa depan, sesungguhnya mahasiswa adalah bagian yang sangat penting dalam tonggak perjalanan bangsa. Sehingga mahasiswa juga diharapkan menjadi elemen yang kritis terhadap pemerintah untuk memberi tahu tentang kenyataan-kenyataan sosial yang dihadapi.
Fadli mencontohkan dalam hal pembangunan infrastruktur. "Itu sebenarnya untuk siapa. Apakah infrastruktur betul-betul dirasakan manfaatnya oleh rakyat atau justru yang mendapatkan manfaat industri tertentu, seperti industri otomotif. Padahal industri ini adalah dari impor," ucapnya.
Kalau membangun jalan, kemudian dinikmati industri otomotif, menurut Fadli, sama saja pemerintah melayani kepentingan industri tertentu. "Memang membangun infrastruktur tujuannya baik. Namun kita kan tahu juga bahwa sekarang ini kita sedang menghadapi kesulitan keuangan. Defisit kita kan cukup tinggi. Jadi pemerintah harus tahu mana yang memprioritaskan kepentingan rakyat, seperti pengadaan lapangan kerja dan harga-harga yang terjangkau," ucapnya.
Begitu juga dengan gini rasio. Menurut Fadli, hal itu harus diperdalam metodologinya. Sebab, ada laporan gini rasio Indonesia turun. "Namun saya dengar ada perubahan metodologi dan itu harus kita cek. Kalau benar, berarti data yang disampaikan belum tentu tepat. Sebab, gini rasio harus berdasarkan pendapatan atau income dan bukan konsumsi. Kalau berdasar pendapatan, apakah perbedaan pendapatan antara yang kaya dan miskin saat ini berkurang. Sebab, kenyataan yang kita rasakan itu semakin melebar, bukan semakin mengecil," tuturnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA