Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi IX Tinjau Desmigratif di Wonosobo
Rabu, 12 April 2017
Komisi IX Tinjau Desmigratif di Wonosobo

Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR, yang dipimpin Saleh Partaonan Daulay, meninjau pelaksanaan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Hal ini untuk memastikan mekanisme dan implementasi program Desmigratif berjalan sesuai dengan rencana pemerintah.

“Tujuan kita ke sini adalah memastikan program ini dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan apa yang direncanakan pemerintah. Kita juga akan menggali informasi terkait sekaligus bertatap muka dengan para mantan buruh migran. Dengan begitu, kita bisa memperoleh pandangan dan referensi bagaimana memperbaiki kualitas hidup para mantan buruh migran,” kata Saleh, Jumat, 7 April 2017.

Dia mengatakan Komisi IX ingin mendengar secara langsung berbagai pengalaman yang dirasakan para buruh migran sekaligus mendengarkan berbagai saran agar bisa dilakukan perbaikan. “Komisi IX DPR sedang merevisi dan memperbaiki Undang-Undang Penempatan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. Karena itu, kita mengharapkan masukan dari mereka (buruh migran) untuk bisa menjadi bahan karena mereka sendiri yang sudah mengalami. Selain itu, ingin melihat peran serta pemda dalam membina mantan buruh migran. Pemda harus ikut berpartisipasi aktif supaya hal ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah pusat,” ucapnya.

Politikus PAN ini berharap ada satu koordinasi lintas kementerian agar para buruh migran bisa maju setelah pulang ke Tanah Air dan tidak kembali bekerja di luar negeri. “Kita harapkan mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru di sini bukan hanya untuk mereka dan keluarganya, tapi juga masyarakat sekitarnya. Ada nilai tambah yang mereka buat untuk bangsa ini dengan terciptanya lapangan kerja baru di daerah dan dengan modal yang mereka bawa dari luar negeri,” ujarnya.

Komisi IX berharap hal ini masih tahap awal dari rancangan program dan bisa diikuti daerah-daerah lain. Menurutnya, bila program ini berjalan dengan benar, Komisi IX DPR ingin pemerintah memberikan perhatian khusus, misalnya mengenai pelatihan kerja melalui balai latihan kerja (BLK), yang difasilitasi dengan baik. “Kita akan pertanyakan kepada pemerintah tentang road map-nya. Kalau berhasil, daerah lain harus mencontoh. Kalau di Wonosobo lumayan bagus karena sudah terlihat hasil kreativitasnya. Namun, untuk memastikan program ini berjalan secara benar secara lintas kementerian dan lembaga, tentu Komisi IX akan mendalaminya lagi,” katanya.

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA