Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi IX Berharap PTSP Indramayu Bisa Lebih Baik
Selasa, 11 April 2017
Kabupaten Indramayu merupakan pemasok tenaga kerja Indonesia (TKI) terbesar nomor dua di Jawa Barat.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Suir Syam (F-G), melakukan kunjungan ke Kabupaten Indramayu dalam rangka meninjau pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan Pembentukan Desa Migran Produktif (Desmigratif), Indramayu, Jawa Barat, Jumat, 7 April 2017.

“Komisi IX DPR memilih Kabupaten Indramayu karena Indramayu pemasok tenaga kerja Indonesia (TKI) terbesar nomor dua di Jawa Barat,” kata Syam.

Di Indramayu ini juga telah dibentuk Desmigratif. “Di sini sudah ada Desmigratif dan sudah dibuat PTSP yang diperuntukkan bagi kemudahan masyarakat menjadi TKI,” ujar politikus Gerindra ini.

Lebih lanjut, Syam menjelaskan, TKI yang akan berangkat ke luar negeri harus dipermudah. “Kita harus menyiapkan TKI, mulai persiapan, pemberangkatan, hingga penempatan TKI nanti di luar negeri agar tidak ada calo yang masuk dalam hal ini,” katanya.

Syam menambahkan, bagi TKI yang sudah pulang, seharusnya hasil yang didapatkan di sana bisa digunakan untuk membuat usaha di sini. “TKI yang telah kembali seharusnya bisa membuat usaha di sini. Mereka punya keterampilan serta punya modal, sehingga tidak perlu lagi kembali ke luar negeri. Jadi cukup satu kali saja,” ucapnya.

“Harapannya kita ke sini supaya bisa mendukung semua permasalahan TKI guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak ada calo lagi.”

Syam mengatakan Komisi IX juga melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi terkait dan sedang merumuskan Undang-Undang Perlindungan dan Tenaga Kerja di luar negeri, juga melihat bagaimana pelaksanaan di sini. Jika ini bagus, menurut dia, bisa dicontoh secara nasional.

Sementara itu, Bupati Indramayu Anna Sophana menerangkan di sini masih ada instansi yang belum siap. “Ya, benar, masih ada kendala dalam PTSP ini, karena belum semua instansi mendukung sistem ini, seperti pembuatan Surat Keterangan Berbadan Sehat di Kementerian Kesehatan dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polda Jawa Barat.”

“Kami mendapat data di lapangan bahwa PTSP belum sempurna karena dari pemerintah sendiri belum mendukung program ini dengan baik, dan ada beberapa instansi yang berat melaksanakan PTSP ini,” kata Syam. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA