Tempo.Co

KOMENTAR+

Menteri Absen, Pimpinan DPR Batalkan Rapat Konsultasi
Kamis, 13 April 2017
Menteri Absen, Pimpinan DPR Batalkan Rapat Konsultasi

Rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dan Sekretaris Fraksi serta Komisi I, III, V, VIII, dan IX, dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Dirjen Keiimigrasian, Panglima TNI, dan Kapolri, yang rencananya diadakan di Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Senayan, Kamis, 13 April 2017, batal dilaksanakan. Hal ini karena tidak adanya menteri yang hadir dalam rapat yang akan membahas penyelenggaraan haji tahun ini.

“Diharapkan pertemuan ini akan memberikan atau menghasilkan keputusan yang konstruktif guna melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan DPR. Tadinya kita akan membicarakan koordinasi peningkatan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1438 Hijriah atau 2017 Masehi,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, sekaligus pimpinan rapat, saat membuka rapat konsultasi ini.

Menurut Fahri, rapat hari ini merupakan kelanjutan dari permohonan Komisi VIII DPR, yang membidangi antara lain agama, dan menjadi panitia pengawas haji. “Setiap tahun DPR mengirim dua tim pengawasan haji yang disebut tim awal persiapan dan tim pada saat penyelenggaraan. Itulah, akhirnya kita adakan rapat konsultasi ini,” ucapnya.

“Tadinya kita berharap semua pejabat pengambil kebijakan akan menghadiri acara ini. Sebab, pada tahun ini, untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun, Indonesia mengalami peningkatan kuota sebesar 31,4 persen dari semula sekitar 155.200 calon haji meningkat menjadi 204 ribu,” tutur Fahri.

Dari total kuota nasional sebanyak 221 ribu calon haji, terdiri atas 204 ribu untuk calon haji reguler dan 17 ribu untuk calon haji khusus. “Untuk peningkatan kualitas jemaah haji inilah kita menyelenggarakan rapat konsultasi pada hari ini. Banyak sekali isu yang harus kita bahas bersama untuk menjadi perhatian pemerintah dan DPR secara umum, terkait dengan biaya, kuota, kesehatan, pelayanan di bandara, pembinaan dan pengawasan, serta tenaga pendamping yang perlu ditambah,” katanya.

“Tapi, melihat undangan dan konfirmasi kehadiran, kami tidak melihat satu menteri pun yang hadir. Padahal kita berharap yang hadir itu anggota kabinet yang bisa mengambil kebijakan, karena rapat ini penting. Kami telah bicarakan, rapat ini sebaiknya ditunda.”

Wakil Ketua DPR RI yang juga hadir saat itu, Agus Hermanto, mengatakan rapat koordinasi ini sangat penting. Karena itu, sangat dibutuhkan koordinasi yang lebih mantap, sehingga kejadian-kejadian yang telah lalu dan kurang bagus bisa diperbaiki. “Namun, sangat disayangkan, tidak ada satu menteri pun yang hadir. Padahal ini kan menyangkut tentang kebijakan, sehingga diperlukan kehadiran menteri untuk itu. Yang terbaik adalah rapat kita tunda dan akan kita jadwalkan kembali,” katanya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA