Tempo.Co

KOMENTAR+

Pembangunan Pabrik Semen Harus Menyejahterakan Masyarakat
Senin, 17 April 2017
Meski ada beberapa yang menolak, tetap tidak bisa diabaikan.

Tim kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR meninjau langsung alih fungsi lahan yang dimanfaatkan PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi IV Edhy Prabowo ini ingin mengetahui secara langsung kondisi di lapangan serta pendapat masyarakat menanggapi pembangunan dan keberlangungan pabrik semen di daerah tersebut, yang ramai diperbincangkan.

Pembangunan pabrik semen di Rembang oleh PT Semen Indonesia telah menjadi isu nasional. Hal tersebut karena adanya penolakan disertai unjuk rasa oleh beberapa orang yang tidak setuju dengan keberadaan pabrik. Merespons masalah tersebut, Komisi IV DPR berkunjung untuk mengetahui secara langsung apa yang terjadi di pabrik dan aspirasi masyarakat sekitar.

"Kami dalam posisi akan melihat secara jelas apa yang dialami di sini. Apa yang kita tangkap adalah pembangunan dalam arti untuk kepentingan masyarakat. Kami di DPR akan meninjau ini dari sisi aturan. Kita semua akan menjalani ini tanpa tebang pilih, tanpa berpihak," kata Edhy saat rapat di kantor operasional pabrik semen di Rembang, Kamis, 13 April 2017. 

Dalam rapat itu juga hadir Bupati Rembang Abdul Hafidz, Direkur Utama PT Semen Indonesia Rizkan Chandra, serta perwakilan Kementerian Hidup dan Kehutanan. Setelah mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, Edhy, yang memimpin rapat, menegaskan Komisi IV akan membuat keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia memaparkan spirit pembangunan infrastrukur negara sebesar-besarnya harus bertujuan menyejahterakan masyarakat.

Kunjungan ini juga diikuti dua Wakil Ketua Komisi IV, Herman Khaeron dan Viva Yoga Mauladi, serta lima orang anggota Komisi IV, yaitu Sudin (Fraksi PDI Perjuangan), Ichsan Firdaus (Fraksi Golkar), Darori Wonodipuro (Fraksi Gerindra), Acep Adang Ruhiyat (Fraksi PKB), dan Lalu Gede Syamsul Mujahid (Fraksi Hanura). 

Setelah dilihat secara langsung, mayoritas warga Rembang telah mendukung keberadaan pabrik semen. Edhy pun sudah menanyakan beberapa unsur tokoh masyarakat dari kepala desa, camat dan, warga biasa. Menurutnya, meski ada beberapa yang menolak, hal itu tetap tidak bisa diabaikan. Menurut Edhy, pemerintah harus hadir untuk warga negaranya meskipun hanya minoritas. 

"Manakala ada satu orang pun yang menolak pembangunan, perlu didalami dan cari tahu apa masalahnya," ujarnya.

Bupati Abdul Hafidz menjelaskan, warga sekitar yang melakukan penolakan keberadaan pabrik semen hanya lima persen. Namun dia berpendapat, meskipun hanya segelintir, keberlangsungan pembangunan pabrik guna mendukung infrastruktur nasional dan kesejahteraan masyarakat sekitar tidak akan diabaikan. 

Selain itu, pemberian izin juga bukan karena besar-kecilnya pihak yang pro atau kontra dengan keberadaan pabrik, tapi lebih disebabkan atas dasar kajian dalam semua aspek, baik sosial maupun lingkungan. Setelah ditinjau secara langsung, ternyata wilayah yang dibangun pabrik bukanlah lahan pertanian palawija, tapi hutan pohon jati.

Kedatangan tim kunjungan spesifik Komisi IV disambut kerumunan warga sekitar yang menunjukkan poster dukungan untuk pendirian pabrik semen dan diramaikan dengan teriakan yel-yel.

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA