Kurang optimalnya pasokan listrik dan sinyal internet di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan permasalahan utama dalam persiapan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
“Masalah yang menjadi sorotan di sini adalah permasalahan listrik mati dan sinyal internet saat UNBK berlangsung. Ini tragis karena Kalimantan merupakan tempat penghasil sumber energi batu bara. Persoalan mati listrik tersebut tidak perlu terjadi,” kata anggota Komisi X DPR, Ridwan Hisjam, seusai pertemuan Komisi X DPR dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat, 21 April 2017.
Terkait dengan sistem pendidikan, menurut Ridwan, pemerintah seharusnya tanggap dalam melengkapi sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan yang masih minim. “Seharusnya, dalam sistem pendidikan, sarprasnya disiapkan lebih dulu, baru diterapkan. Kondisi sekarang seperti tambal sulam. Konsep sudah dijalankan, tapi sarpras pendukungnya belum semua siap dan merata. Akhirnya, terjadi disparitas antara daerah tertinggal dengan perkotaan. Bagaimana kualitas mau disamakan jika sarprasnya saja tidak siap,” ujarnya.
Lebih lanjut, wakil rakyat asal daerah pemilihan Jawa Timur V itu berharap ada suatu perubahan kebijakan politik dari Presiden Joko Widodo terhadap keberpihakan kepada pendidikan agar ke depan kualitasnya mencapai sasaran. "Karena fungsi pendidikan ini membutuhkan suatu perubahan sistem keberpihakan, tentu dengan harapan kualitas pendidikan kita akan merata dan menyeluruh di seluruh indonesia," ucapnya.
Terkait persoalan listrik dan sinyal internet dalam pelaksanaan UNBK, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, dalam sambutan yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Selatan Siswansyah, mendorong keikutsertaan PLN dan Telkom untuk menyukseskan pelaksanaan UNBK 2017 di wilayahnya. Di antaranya dengan menjaga aliran listrik dan penguatan sinyal yang stabil sehingga peserta ujian dapat berkonsentrasi menyelesaikan soal dengan baik. (*)