Tempo.Co

KOMENTAR+

UNBK Kalsel Masih Kekurangan Sarpras
Rabu, 26 April 2017
Komisi X DPR akan terus berupaya mendorong agar pelaksanaan UNBK ke depan dapat terlaksana dengan baik.

Pemerintah harus lebih serius menangani sekolah-sekolah, bukan hanya di kota-kota besar tapi juga di seluruh pelosok wilayah di Indonesia

Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPRRI meninjau kesiapan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2017 tingkat SMP/sederajat di Kalimantan Selatan (Kalsel). Dalam peninjauan tersebut, ketua rombongan sekaligus Anggota Komisi X DPR Zainul Arifin (F-PKB) menilai masih banyak kekurangan terkait sarana dan prasarana (sarpras) penunjang kegiatan UNBK 2017 di wilayah Kalselini.

"Kami melihat khususnya di Kalsel sendiri masih banyak kekurangan yang dilaporkan terkait pelaksanaan UNBK tingkat SMP. Salah satunya adalah kurangnya sarpras penunjang kegiatan UNBK, yaitu komputer. Apalagi tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong agar pelaksanaan Ujian Nasional harus melalui perangkat elektronik yakni berbasis komputer," ucap Zainul usai meninjau kesiapan UNBK di SMPN 1 Kertak Hanyar, Banjar, Kalsel, Jumat, 21 April2017.

Karenanya,dia menghimbau kepada pemerintah untuk lebih serius menangani sekolah-sekolah, bukan hanya di kota-kota besar tapi juga di seluruh pelosok wilayah di Indonesia dalam rangka peningkatan sarpras penunjang kesuksesan UNBK tingkat SMP tahun 2017."Oleh karena itu, permasalahan ini tentunya akan kami sampaikan kepada pemerintah terkait, agar setelah kunjungan ini, kesiapan UNBK bisa mencapai minimal berkisar 60-70 persen. Nah, harapan Komisi X, agar di tahun berikutnya kekurangan sarpras ini bukan menjadi penghalang tingkat kelulusan bagi sekolah-sekolah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia," ungkap politisi asal dapil Kalsel I ini.

Senada dengan Zainul, Anggota Komisi X DPR Asdy Narang juga menilai bahwajelang pelaksanaan UNBK tingkat SMP, khususnya di Provinsi Kalsel, masih belum siap. Hal ini berbeda dengan pulau Jawa yang infrastruktur dan sarpras pendidikannya sudah cukup memadai."Seperti di lokasi peninjauan di SMPN 1 ini, karena komputernya tidak ada, untuk pelaksanaan UNBK mereka harus menumpang ke SMKN 1 Gambut yang memiliki ketersediaan komputer. Ini kan salah satu bukti bahwa pemerintah kurang memperhatikan sekolah-sekolah di seluruh pelosok wilayah Indonesia, " ucap Asdy.

Politisi F-PDI Perjuangan itu menegaskan, Komisi X DPR akan terus berupaya mendorong agar pelaksanaan UNBK ke depan dapat terlaksana dengan baik."Kami dari Komisi X selalu mendorong terus, namun kembali lagi ke persoalan anggaran yang terbatas, sehingga infrastruktur belum memadai. Tapi kita meyakini ke depan UNBK tiap tahun akan berjalan dengan optimal," katapolitisi asal dapil Kalteng itu.

Di kesempatan yang sama, perwakilan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Titi Savitri mengatakan pemenuhan sarpras alat elektronik berupa komputer bukan hanya diperuntukkan untuk UNBK saja, melainkan juga ditujukan untuk meningkatkan generasi IT.

"Harapannya, bantuan komputer dapat digunakan secara optimal. Bukan hanya untuk UNBK saja, tapi juga untuk ujian-ujian sekolah lainnya. Karena, mau tidak mau, dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran harus mengikuti revolusi teknologi. Dengan peningkatan generasi IT siswa, bisa lebih punya akses langsung kepada sumber ilmu, sehingga menjadi lebih luas wawasan, " ujarnya.

Pelaksanaan UNBK tingkat SMP/MTs akan dilaksanakan dalam dua gelombang, yakni pada tanggal 2-4 Mei dan 15 Mei, serta 8-10 Mei dan 16 Mei mendatang.

Turut serta dalam peninjauan ini Ridwan Hisjam (F-PG), Wiryanti Sukamdani (F-PDIP), Ida Bagus Putu Sukarta dan Iwan Kurniawan ( F-Gerindra), Anita Jacoba (F-Demokrat), dan Lathifah Shohib (F-PKB).(*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA