Tempo.Co

KOMENTAR+

Sekolah Negeri di Bekasi Harus Difokuskan untuk UNBK
Rabu, 26 April 2017
Para siswa di Kabupaten Bekasi lebih senang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi X DPR RI di SMP Presiden, Kabupaten Bekasi, Jumat, 21 April2017,Komisi X DPR RI menilai sarana dan prasarana cukup mamadai, serta sudah terlihat persiapan dan kesiapannya, meskipun ini baru tahun pertamanya dalam pelaksanaan UNBK.

“Pasalnya dari  89 sekolah negeri dan 221 sekolah swastayang ada di Kabupaten Bekasi,hanya sembilan sekolah yang mengikuti UNBK.Pada dasarnya, ini harus dievaluasi lebih mendalam,” kata Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS).

Politisi asal F-PKS ini juga mengatakan bahwa Kabupaten Bekasi ini tidak jauh dari Jakarta.Jadi harus di-support, misalnya dalam bentuk kebijakan atau sosialisasi yang lebih masif dan pelatihan-pelatihan. Menurutnya, pemerintah daerah punya orientasidalam hal ini, misalnya memberilkan pembebasan biaya pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah.

“Kabupaten Bekasi terkenal dengan daerah industri yang multinasional dan internasional, sehingga aturan  2,5 persen dari keuntungan perusahaan bisa untuk sarana dan prasarana di sekolah negeri,yaitu dengan cara Pemda Bekasi bisa menjembatani tanggung jawab sosialperusahaan atau Corporate Social Responsibility."

Kata Ledia, dalam persiapan UNBK ini anak-anak lebih suka menggunakan komputer ketimbang kertas dan pensil, karena dapat memudahkan mereka untuk mengoreksi kembali sebelum disimpan.“Jika kita lihat di Kabupaten Bekasi ini, mereka sudah siap dengan pelaksanaan UNBKkarena para siswanya sudah kenal teknologi,” ujarnya.

Lebih lanjut,dia mengatakan bahwa dalam UNBK ini sekolah negeri yang sudah memilikisatu atau dua komputer saja sudah bagus. Karena, target minimal harus 20 komputer dan itu sangat berat, apalagi spesifikasi komputer yang digunakan harus memiliki standar,seperti RAMuntuk kecepatan menerima server ketika digunakan secara bersamaan dalam satu waktu.

“Jadi saya menyarankan agar terkait pelaksanaan UNBK ini, pemerintah harus bisa melakukan pembicaraan yang sangat serius terhadap perusahaan industri, penyedia jaringan dan penyedia listrik," katanya.(*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA