Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi X DPR Perlu Rincian Dana Asian Games 2018
Rabu, 26 April 2017
Komisi X meminta Kementerian Pemuda dan Olahaga mempersiapkan perincian hasil audit BPK terkait dengan penggunaan APBN 2016.

Sehubungan dengan persiapan Asian Games dan menindaklanjuti rapat sebelumnya, Komisi X DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait. RDP yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 26 April 2017 ini, menghadirkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Indonesia (KOI), Panitia Pelaksana Asian Games Indonesia (INASGOC), serta Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Formi). Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya dan berlangsung lebih dari tiga jam ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan.

Komisi X meminta kementerian berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan pelaporan penggunaan dana yang dibayarkan ke Dewan Olimpiade Asia (Olympic Council of Asia/OCA). "Khususnya untuk PR campaign sebesar US$ 15 juta, yang bersumber dari APBN 2015," kata Teuku.

Kemudian, terkait dengan wacana INASGOC akan menjadi satuan kerja atau badan layanan umum (BLU), Komisi X meminta kementerian membuat kajian pembentukan dari sisi teknis, yuridis, dan operasional dalam pengelolaan pendanaan penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018. "Tentu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional," ujarnya.

Dalam rangka fungsi pengawasan, Komisi X meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga mempersiapkan perincian hasil audit BPK terkait dengan penggunaan APBN 2016. "Baik yang dikelola INASGOC, KOI, KONI, Satlak Prima, Formi, dan Kwarnas Pramuka maupun swakelola oleh kementerian bersama mitra. Termasuk pembiayaan kegiatan operasional, kegiatan nasional, dan multi kegiatan internasional," ucapnya.

Selain itu, Komisi X meminta KOI mempertegas tugas dan fungsi seperti diatur dalam ketentuan perundangan terkait dengan keterlibatannya dalam penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018. Termasuk berkoordinasi dengan Satlak Prima untuk menentukan cabang olahraga yang dipertandingkan.

Untuk INASGOC, Komisi X meminta dokumen tertulis mengenai usul kebutuhan dana yang bersumber dari APBN serta finalisasi dan jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Sedangkan Formi diminta melaporkan penyelenggaraan dan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN pada TAFISA 2016. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA