Tempo.Co

KOMENTAR+

Cek Rastra, Komisi IV DPR Sambangi Gudang Bulog Banyumas
Kamis, 04 Mei 2017
Ini menjadi situasi yang perlu terkonsolidasi dengan baik setelah ada penetapan besaran Rastra yang disalurkan.

Guna memastikan ketahanan pangan dan beras untuk rakyat sejahtera (Rastra) dapat terdistribusi dengan baik di Banyumas, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke gudang Bulog Banyumas.

“Rombongan Komisi IV ingin melihat dan memastikan langsung kondisi mengenai ketersediaan dan kecukupan beras yang ada di gudang Bulog, khususnya Provinsi Jawa Tengah,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron saat mengunjungi gudang Bulog Subdivisi Regional Banyumas di Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa sore, 3 Mei 2017.

Herman mengatakan dalam hal ini Bulog mengemban dua misi, yakni sebagai bumper stok nasional dan sebagai stabilator harga. “Di tingkat petani ada batasan harga pembelian pemerintah (HPP) sebagai harga dasar di mana Bulog wajib membeli jika di bawah harga tersebut. Di sisi lain, HPP sebagai batas atas terhadap harga di tingkat konsumen sehingga kalau harga beras rata-rata medium/premium di atas harga yang sudah ditetapkan pemerintah, Bulog wajib melakukan operasi pasar atau dengan cara menekan harga agar kembali kepada harga yang normal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Herman mengatakan, kedatangannya bersama rombongan berkaitan dengan penetapan besaran beras keluarga sejahtera (Rastra) untuk rumah tangga sasaran. “Tentu ini menjadi situasi yang perlu terkonsolidasi dengan baik karena setelah ada penetapan besaran rastra yang disalurkan, kami juga ingin mendapatkan informasi dari Kabupaten Banyumas, terutama dari Bupati Banyumas Achmad Husein,” katanya.

Dia mengakui penyaluran Rastra terhambat. Bahkan pada April data baru turun dari Kementerian Sosial. Menurut Herman, hal itu menghambat penyaluran Rastra kepada hampir 14 juta penerima. Selain itu, ada rencana penyaluran kartu pangan nontunai. “Bahkan ada kemungkinan untuk penyaluran Rastra akan dikurangi menjadi 10 juta (RTS) dan secara bertahap dikurangi hanya untuk empat juta rumah tangga sasaran,” tuturnya.

Herman sendiri berharap ada tanggapan dari masyarakat, khususnya Pemerintah Kabupaten Banyumas soal ini. “Komisi IV sebetulnya agak ragu dengan penyaluran kartu pangan nontunai karena dengan berbagai infrastruktur baru, tidak mungkin lebih efisien dengan penyaluran Raskin atau Rastra yang saat ini disalurkan melalui struktur jenjang pemerintahan yang ada,” katanya.

Terkait dengan pengelolaan, Herman meyakini Bulog memiliki kekuatan manajemen yang bagus. Bahkan, menurut dia, kualitas beras Bulog semakin lama semakin baik meskipun di beberapa daerah harus mendapat perhatian khusus karena berasnya kurang baik. “Setelah dikoordinasikan dengan Bulog, beras tersebut telah lama tersimpan di gudang. Bulog siap menarik kembali beras yang kualitasnya kurang baik itu dan menggantinya dengan yang bagus. Untuk penyaluran ke depan dipastikan kualitasnya akan lebih baik,” tuturnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA