Tempo.Co

KOMENTAR+

Dede Yusuf: Pemerintah Harus Tenangkan Ibu kota
Selasa, 16 Mei 2017
Ada kekhawatiran memanasnya politik di Ibu Kota akan berimbas ke daerah lain.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf meminta pemerintah menjembatani masyarakat pro dan anti-Ahok setelah penyelenggaraan pilkada DKI 2017. Hal itu disampaikan Dede setelah melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah, seperti Lampung, Lombok, Cirebon, dan Bandung. Masyarakat yang ditemuinya pun banyak yang menanyakan situasi politik di Ibu Kota, yang tensinya semakin meningkat.

“Ada kekhawatiran memanasnya politik di Ibu Kota akan berimbas ke daerah lain. Hal ini sangat tidak diharapkan karena masyarakat ingin hidup rukun dan tenteram,” ujarnya, Minggu, 14 Mei 2017.

Politikus Partai Demokrat ini menyarankan agar polarisasi tajam antara komunitas masyarakat di Ibu Kota hendaknya tidak diduplikasi ke wilayah-wilayah lain yang juga memiliki kemajemukan dalam hal suku atau agama. “Semua pihak harus menahan diri dan mengedepankan tenggang rasa dengan menjaga perasaan orang lain dan memposisikan diri seperti orang lain, yang bisa terluka perasaannya oleh tindak tanduk kita,” ucapnya.

Dede pun meminta pemerintah dapat berperan aktif menjembatani kedua pihak tersebut melalui dialog agar tercapai harmoni dalam persatuan. “Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut oleh pemerintah. Sebab, pada kondisi terburuk, situasi ini bisa menimbulkan gesekan sosial. Kondisi itu sangat tidak kita harapkan. Saya berharap pemerintah melakukan langkah proaktif untuk meredakan ketegangan dengan mengedepankan jalan dialog,” katanya.

“Saya yakin dialog adalah solusi terbaik. Kita juga tidak ingin masyarakat dibentur-benturkan oleh pihak yang bisa memperkeruh keadaan. Kita tunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi.”

Sebagaimana diketahui, eskalasi politik yang meningkat belakangan ini tampak berkaitan dengan kasus hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sehingga menimbulkan gelombang aksi massa pro dan kontra yang berkelanjutan. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA