Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam, menilai Indonesia harus punya daya tawar dan positioning yang kuat dalam kerja sama ekonomi dengan Cina. Hal itu diutarakan terkait dengan Konferensi Tingkat Tinggi Belt and Road Forum (BRF) Initiative, yang baru saja diselenggarakan di Beijing baru-baru ini.
Menurut Ecky, inisiasi Cina ini berkepentingan untuk mengamankan perdagangan luar negerinya. Bila Cina mampu mengamankan hubungan ekonomi di negara-negara peserta BRF, Negeri Tirai Bambu itu akan menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara dan Asia Tengah, yang pada akhirnya mengarah ke Uni Eropa. “Sikap Indonesia dalam menghadapi manuver-manuver dan kebijakan ekonomi perdagangan blok-blok kekuatan ekonomi, sebagaimana dulu TPP dan sekarang BRF ini, adalah harus jeli memanfaatkan peluang dan jangan mau menjadi subordinat para inisiator, yang tentunya memiliki kepentingan lebih besar,” ujarnya, Jumat, 19 Mei 2017, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Politikus PKS ini menegaskan sebaiknya Indonesia tidak hanya menjadi subordinat yang memungkinkan jalur laut dan udara menjadi wilayah kekuasaan Cina. “Kita jangan menjadi subordinat sehingga jalur laut dan udara kita dikuasai mereka. Seperti kawasan Selat Malaka, yang lebih didominasi Singapura, padahal sebagian besar masuk wilayah Indonesia,” tutur legislator daerah pemilihan Jawa Barat III ini.
Ecky menambahkan, pemerintah harus mempertegas sikapnya terhadap masalah Laut Cina Selatan dalam hubungannya dengan ASEAN dan kedaulatan Indonesia. Menurutnya, Indonesia sepatutnya memiliki posisi dan daya tawar yang tinggi dalam alur maritim kerja sama BRF ini. “Kita harus hati-hati, janganlah kepentingan ekonomi sesaat yang bersifat sweetener dan bukan fundamental, yang malah mengorbankan kedaulatan NKRI dalam masalah Laut Cina Selatan,” ucapnya. (*)