Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR menerima delegasi Parlemen Uni Eropa untuk membahas mengenai negosiasi perjanjian perdagangan EU-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Free Trade Agreement (EU-ASEAN FTA) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2017.
"Pertemuan hari ini sangat luar biasa. Kita tunjukkan bahwa kita bergandeng tangan. Sebab, ada kesepakatan bahwa Indonesia juga membuka diri untuk menata demokrasi dalam rangka semua industri," kata Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf seusai pertemuan.
Dalam pertemuan itu, Nurhayati menyampaikan komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim, komitmen global, dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, DPR meminta agar dalam free trade agreement nanti ada unsur kebebasan dan berkeadilan.
Nurhayati juga meminta delegasi Parlemen Uni Eropa meninjau ulang hasil resolusi yang diterbitkan terkait dengan minyak kelapa sawit. "Mereka sudah meninjau langsung ke Pekanbaru dan melihat progresnya secara langsung di sana," katanya.
Dia menekankan Indonesia adalah negara yang memiliki komitmen tinggi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs). Bahkan menjadi negara terdepan dalam meratifikasi rekomendasi Paris Agreement 21 tentang perubahan iklim. "Komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim dan SDGs sangat jelas dan sudah diakui. Dalam memformulasikan sustainable development pun, Indonesia menjadi salah satu champion dalam pelestarian lingkungan," ucapnya.
Lagipula, kata Nurhayati, soal resolusi sawit, Uni Eropa hanya menerbitkan resolusinya, tapi tidak mengikat dan mengundangkannya. "Jadi tidak perlu dirisaukan lagi hal itu akan menghambat perjanjian perdagangan free trade agreement nantinya. Saya berharap kita tidak perlu menanggapi terlalu serius karena sudah ada pembicaraan dan kesepakatan," tuturnya. (*)