Tempo.Co

KOMENTAR+

Perlu Pembedaan Pengedar dan Pengguna di KUHP
Senin, 29 Mei 2017
Perlu Pembedaan Pengedar dan Pengguna di KUHP

Anggota tim kunjungan spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan, Daeng Muhammad, mengatakan perlunya diatur pembedaan antara pengedar dan pengguna narkoba di Rancangan Undang-Undang KUHP yang saat ini sedang dibahas DPR dan pemerintah. Menurut dia, negara tidak hanya membuat kebijakan, tapi juga ada keberpihakan.

“Pengguna narkoba di Kalimantan Selatan 8.000-an. Menurut logika saya, tidak nyambung. Kalau kita bicara toko dan konsumen, masak lebih banyak tokonya dibanding konsumennya. Anda bisa bayangkan kalau ada pengedar 13.800-an, sedangkan konsumennya ada 8.000, ini kan tidak lucu,” tuturnya saat pertemuan dengan Kapolda, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Kepala BNNP, dan Kanwil Kejaksaan Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Jumat, 26 Mei 2017.

Daeng mengatakan jangan sampai ada persoalan penerapan sistem dan pola pembedaan dalam KUHP. Persoalan ini, menurut dia, akan menjadi input bagi anggota Panja RUU KUHP. “Negara ini juga jangan cuma bisa membuat kebijakan tapi tanpa keberpihakan. Misalnya, apa definisi pengedar, apa definisi pengguna,” ucapnya

“Kalau penerapan pada Pasal 114 yang dianggap sebagai pengedar harus ada batasan juga, berapa sih yang disebut pengedar, berapa yang disebut pengguna. Harus diberikan gambaran-gambaran dan nanti kita rapatkan dengan pemerintah pusat agar ada kebijakan yang komprehensif ke depan supaya tidak muncul yang seperti sekarang,” kata politikus Partai Amanat Nasional itu.

Lebih lanjut, Daeng menjelaskan, tujuan dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebagai lembaga yang melakukan pencegahan terhadap polarisasi pengembangan narkoba. Namun, jika tetap terjadi overcapacity, menurut dia, itu bukanlah prestasi.
“Prestasi itu lapas makin kosong. Artinya, lembaga binaan kita berjalan, dan pencegahan serta upaya preventif pendekatan, termasuk sosialisasi terhadap publik, itu mampu dilakukan. Ini yang kita soroti. Ini akan kita bawa, akan kita bahas agar pemerintah pusat tidak menyelesaikan persoalan narkoba itu secara parsialistik atau secara leading sectoral, tapi semua leading sector komprehensif,” katanya. (*) 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA