Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi VI DPR Cek Langsung Penyerapan KUR
Jumat, 01 April 2016
Harus ada spirit yang kuat kepada mereka. Makanya pendampingannya perlu diperkuat.

Untuk semakin memperbesar serapan aspirasi rakyat, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat meninjau langsung Pasar Yaik dan Pasar Bulu Semarang terkait dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BUMN dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Berdasarkan hasil pantauan kami di lapangan, program KUR sudah berjalan dengan baik meskipun ada penjaminan tapi tidak terlalu signifikan. Mungkin penjaminan ini agar ada rasa tanggung jawab untuk mengembalikan,” kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR Farid Al Fauzi, di Pasar Yaik, Semarang pada Rabu, 30 Maret 2016.

Lebih lanjut, menurut wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur XI ini, bank-bank BUMN ke depan seharusnya mempertimbangkan kembali mengenai penjaminan karena akan memberatkan rakyat kecil. “Ke depan, pertimbangan bisnis yang telah mereka bangun juga dapat dijadikan acuan pemberian pinjaman. Hal ini akan kami sampaikan kepada para Direksi BUMN pada saat rapat kerja nanti,” ungkapnya.

Mengenai relokasi pasar, kata Farid, penataan itu memang menjadi hak prerogatif pemda, tapi perlu diperhatikan, jangan sampai ada pihak ketiga yang bermain. Apalagi kalau lahan ini sampai dijadikan mal. “Jika relokasi pasar dijadikan alasan untuk kepentingan investor besar, nantinya akan berhadapan dengan kami karena pasar ini menghidupi ratusan orang,” katanya menegaskan.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VI Adang Daradjatun mengapresiasi kinerja bank-bank BUMN dengan program KUR. “Dari hasil tinjauan di pasar, ada juga pedagang yang takut meminjam uang di bank. Menurut saya, ini adalah persoalan mental, harus ada spirit yang kuat kepada mereka. Makanya saya mengusulkan agar pendampingannya diperkuat,” tutur Adang. Dalam kunjungan kerja Komisi VI tersebut, hadir pula Direksi Kementerian Perdagangan, Dinas Pasar, Direksi PT BRI, PT Bank Mandiri, PT BNI, PT BTN, dan PT Bank Jateng. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA