Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi IV Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Pangan
Jumat, 02 Juni 2017
Komisi IV Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Pangan

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo meminta pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pangan. Mengingat, fenomena harga komoditas bahan pokok yang cenderung tinggi setiap menjelang bulan Ramadan, Idul Fitri, dan hari-hari besar keagamaan lainnya.  Namun di lain sisi, lonjakan harga kebutuhan bahan pokok justru tidak membawa keuntungan bagi para petani.

"Dari pantauan kami harga di pasar sudah meningkat, seperti bawang merah dan cabai naiknya lumayan. Saat ini, yang ekstrem adalah bawang putih. Nah, kami ingin melihat benar peningkatan yang luar biasa ini dinikmati petani. Ternyata tidak. Harga di petani begitu-begitu saja bahkan ada yang dibawah Harga Pokok Pangan (HPP). Ini kan lucu," ujar Edhy didampingi anggota Komisi IV lainnya saat meninjau ladang bawang di Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa, 30 Mei 2017.

Menurut Edhy, lebarnya disparitas harga pada level petani dan konsumen disebabkan tata kelola pangan yang masih buruk. Ia mengatakan, pemerintah masih menyuplai kebutuhan bawang putih dengan impor hingga 95 persen. Padahal, letak geografis Desa Alam Endah merupakan tempat terbaik untuk budi daya bawang putih. "Ini bukti bahwa kita mampu melakukan produksi, khususnya di sektor pertanian," ucap politikus dari Fraksi Gerindra ini.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola distribusi pangan sehingga harga di pasar tetap stabil. Menurutnya, pemerintah tidak boleh kalah dengan siasat kelompok tertentu yang dengan sengaja mengambil keuntungan sepihak dari keadaan ini. "Negara sudah memberikan izin impor 500 ribu ton, tapi kok harga bawang putih tidak mampu kita atur," ujarnya.

Demi mengatasi fenomena melonjaknya harga bawang putih, ia meminta kepada semua kementerian terkait untuk saling berkoordinasi dalam melakukan pengawasan. Jika perlu melakukan penindakan hukum terhadap pelaku pasar yang terindikasi melakukan pembatasan pasokan ke pasar. 

"Sekarang ini ekonomi kartel sehingga hanya pihak tertentu yang menikmati dan ini tidak bisa kita biarkan. Pemerintah harus berani bertindak karena keterbatasan kami banyak. DPR hanya bisa melakukan pengawasan tidak mengeksekusi," kata politikus dari daerah pemilihan Sumatera Selatan itu.

Di sela-sela peninjauannya, Edhy juga berkomitmen akan mendorong alokasi anggaran ke sektor pertanian, salah satunya Kabupaten Bandung ini sehingga bisa kembali bangkit menjadi sentra produksi bawang putih dengan luas area tanaman mencapai 1.000 hektar.

Seperti diketahui, pada tahun 1980-an, Kabupaten Bandung dikenal sebagai sentra penghasil bawang putih, yang bisa menghasilkan 30 ton bawang putih dalam sehari. Karena itu, pemerintah dan petani setempat menyambut baik gagasan ini.  Hanya saja, mereka meminta kejelasan HPP harus segera dibuat agar petani antusias dalam membudiyakan bawang putih. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA