Tempo.Co

KOMENTAR+

Review Mendalam, DPR Setujui Draf APA Budget 2018
Senin, 05 Juni 2017
Review Mendalam, DPR Setujui Draf APA Budget 2018

Dalam Pertemuan Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Staff and Financial Regulations pada 22-23 Mei 2017 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, sempat muncul perbedaan pandangan di antara anggota APA mengenai mekanisme penentuan besaran kontribusi per negara. Tujuh parlemen anggota APA mendukung penentuan besaran yang sama bagi seluruh anggota, sementara tiga negara lain mendukung mekanisme seperti yang diterapkan dalam IPU, yakni dengan melihat gross domestic product (GDP).

Delegasi Indonesia bersama empat parlemen anggota lain masih harus berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait di dalam negeri dan melakukan review cost and benefit keanggotaan Indonesia di organisasi internasional. Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia berharap negara anggota APA lain dapat memberi masukan atau rekomendasi terkait dengan mekanisme kontribusi kepada Sekretariat APA sebelum pelaksanaan sidang pleno APA.

Akhirnya, delegasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui draf Resoultion on Planning APA Budget in 2018 untuk disahkan dalam sidang pleno APA, yang akan diselenggarakan di Turki tahun ini. Draf tersebut berisi tentang penerapan kontribusi bagi seluruh negara anggota, kecuali Palestina dengan mempertimbangkan kondisi negara tersebut.

Pertemuan APA kali ini juga membahas pengaturan staf Sekretariat APA serta kerangka keuangan melalui rencana penerapan kontribusi bagi negara anggota APA. Dalam pertemuan tersebut, Sekretariat APA mengundang ahli keuangan untuk mempresentasikan model mekanisme besaran kontribusi bagi anggota APA.

Delegasi DPR dipimpin Juliari P. Batubara (Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen/Fraksi PDIP), didampingi Dave Akbarshah Fikarno (Fraksi Golkar) dan Mahfudz Abrurrahman (Fraksi PKS). Sidang dihadiri delegasi dari 15 negara, yaitu Bahrain, Kamboja, Siprus, India, Indonesia, Iran, Irak, Yordania, Kuwait, Maladewa, Pakistan, Palestina, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA