Tempo.Co

KOMENTAR+

Menghadap Komisi VII DPR, Pertamina Laporkan Hal Ini
Selasa, 06 Juni 2017
Menghadap Komisi VII DPR, Pertamina Laporkan Hal Ini

Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Satya Yudha memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina, Selasa siang, 6 Juni 2017. RDP itu dihadiri Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam, Direktur Mega Proyek dan Petrokimia Ahmad Hardadi, Direktur Gas Yenni Andayani, serta direksi lain.

Satya mengungkapkan sejumlah agenda yang dibahas bersama Pertamina. "Pembahasan progres pembangunan kilang RDMP dan GRR, progres Indonesia satu harga PSO, serta penyelesaian pembebasan tanah PT Pertamina di daerah," ujarnya. Selain itu, RDP kali ini membahas optimalisasi lapangan wilayah kerja hulu Pertamina, komitmen Pertamina menghadirkan energi terbarukan, hingga peranan Pertamina Foundation.

Dirut Pertamina menjelaskan, rencana eksekusi proyek RDMP dan GRR dari 1 billion BPD pada 2017 menjadi 2 billion BDP pada 2025. Dalam prosesnya, pada 2020 perseroan akan mengeksekusi RDMP Balikpapan stage 1, kemudian RDMP Balikpapan stage 2 pada 2021, RDMP Cilacap pada 2023, serta GRR Tuban, RDMP Dumai, dan RDMP Bontang pada 2024.

Direktur Megaproyek Pertamina menyatakan RDMP Cilacap joint venture dengan Saudi Aramco. "Untuk RDMP Dumai dan Bontang sedang dalam tahap evaluasi. Sesuai dengan time print, RDMP Balongan akan selesai pada 2021. RDMP Cilacap akan selesai akhir Juli. Progres RDMP Balikpapan untuk BED dilakukan pada Juni 2017 dan amdal (analisis dampak lingkungan) selesai pada April 2017," ujarnya.

Terkait dengan BBM satu harga, Direktur Pemasaran Pertamina memaparkan kebijakan Program BBM Satu Harga untuk daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) sudah ada 150 titik dan akan ditambah 46 titik pada 2017. Dia menyebutkan, hingga Mei 2017, sudah ada 21 lembaga penyalur yang beroperasi, 8 lembaga penyalur program Papua Satu Harga, 19 lembaga penyalur Indonesia Satu Harga, dan 4 lembaga penyalur yang akan beroperasi di Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Maluku. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA