Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi IV Soroti Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Lebaran
Rabu, 07 Juni 2017
Munculnya disparitas harga bahan pokok saat bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri merupakan permasalahan rutin yang selalu terjadi setiap tahun.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat membahas mengenai kenaikan harga bahan pokok yang terjadi saat Ramadan dan menjelang Lebaran 2017 dengan pemerintah, yang dipimpin Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Hadir juga dari pemerintah mewakili Kementerian Perdagangan, Kepolisian, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Rapat yang diadakan Rabu, 7 Juni 2017 itu dipimpin langsung Ketua Komisi IV Edhy Prabowo. 

Saat membuka rapat, Edhy mengatakan, berdasarkan pantauan Komisi IV dari infopangan.jakarta.go.id, pada 6 Juni 2017, harga rata-rata komoditas pangan telah mengalami peningkatan. Di antaranya, cabe rawit merah naik menjadi Rp 47.500 per kilogram, gula pasir kualitas premium Rp 16.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp 12.200 per liter, minyak goreng kemasan Rp 14.500 per liter, daging sapi kualitas 1 menjadi Rp 119.450 per kilogram, daging sapi kualitas 2  Rp 111.450 per kilogram, telur ayam ras segar Rp 21.750 per kilogram, bawang putih ukuran sedang Rp 50.000 per kilogram, beras kualitas medium 2 Rp 10.950 per kilogram, beras kualitas super 2 Rp 12.050 per kilogram, dan ikan bandeng Jabodetabek Rp 50 ribu per kilogram.

Menurut Edhy, munculnya disparitas harga antara konsumen dan petani, peternak, serta nelayan di akhir bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri merupakan permasalahan rutin yang selalu terjadi setiap tahun. Selain itu, meningkatnya harga pangan di tingkat konsumen saat bulan Ramadan disebabkan melonjaknya harga pangan, distribusi pangan di beberapa daerah, dan diduga adanya penimbunan kartel pangan.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi IV ingin mendapatkan penjelasan mengenai sejauh mana peran pemerintah dalam menstabilkan pasokan dan harga pangan pokok, pengelola cadangan pangan pokok pemerintah, dan mengelola distribusi pangan pokok untuk mewujudkan ketahanan pangan pokok yang aman serta bergizi seimbang bagi masyarakat," katanya.

Dalam paparannya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan, per Juni 2017, ketersedian produksi beras mencapai 3,8 juta ton dengan kebutuhan 2,7 juta ton. Di Bulog juga masih ada persediaan sebanyak 1,9 juta ton. Dari sisi harga, kata Amran, dibanding harga rata-rata beras bulanan pada 2016, harga pada 2017 masih jauh lebih rendah.

Untuk minyak goreng, Amran mengatakan, persediaan mencapai 2 juta ton lebih dengan kebutuhan 743 ribu ton. "Jadi kita bingung jika ada kenaikan terhadap minyak goreng ini. Hal ini karena kita adalah produsen CPO terbesar dunia. Untuk itu, kita pun membentuk satgas pangan untuk menyelidikan hal ini," ucapnya.

Pemerintah juga menyediakan gula pasir di Bulog sebanyak 330 ribu ton pada Ramadan dan menjelang Lebaran dengan harga Rp 11.300 per kilogram. "Bawang merah turun jadi Rp 30 ribu (per kilo). Cabe rawit turun jadi Rp 30-40 ribu (per kilo)," tuturnya.

Untuk daging sapi, pemerintah sudah programkan dari awal ada 200 ton dan sapi impor 51 ribu ton dengan harga Rp 60 ribu per kilogram. Sedangkan daging ayam harga relatif stabil. Sedangkan, menurut Amran, bawang putih masih impor 90 persen lebih. "Tapi, juga masih tetap bergejolak tinggi. Setelah diselidiki, ternyata terjadi kartel. Karenanya, kami sudah komitmen untuk mencabut izin bagi mereka yang melakukan kartel ini. Sekarang, di pasar, bawang putih harga konsensus mencapai Rp 38 ribu minimal," katanya.

Mendengar paparan pemerintah, Komisi IV memberikan apresiasi. I Made Urip salah satunya. Ia mengapresiasi keberhasilan pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok. Namun ia menyoroti mengenai masih maraknya pangan selundupan yang masuk ke Indonesia. "Kalau lihat jalan-jalan tikus, banyak sekali dan sulit diantisipasi. Ini juga karena infrastruktur dan karantina yang kurang memadai," ujarnya.

Karena itu, ia meminta kepolisian segera mengatasi pasokan pangan dari negara tetangga yang masuk ke Indonesia secara ilegal. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA