Tempo.Co

KOMENTAR+

Kemenko Ajukan Pagu Indikatif 2018 ke Banggar DPR
Kamis, 08 Juni 2017
Kementerian Koordinator dan Banggar membahas rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga (RKAKL) dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2018.

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan Kementerian Koordinator membahas rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga (RKAKL) serta rencana kerja pemerintah (RKP) 2018, yang dipimpin Aziz Syamsudin. Rapat yang dilaksanakan di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2017 ini, dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

Kepada Banggar, Wiranto memaparkan empat arah pembangunan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu aparatur, politik, pertahanan, dan hukum. Dia juga menyampaikan kementerian yang dipimpinnya mempunyai rencana relokasi satuan militer yang terpusat di Jawa. "Dengan adanya pembangunan basis militer, setidaknya ada pembangunan rumah sakit, sekolah, dan pasar,” katanya.

Wiranto menyebutkan pagu indikatif kementeriannya pada 2018 sebesar Rp283,651 miliar. “Dana tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan hukum nasional, pertahanan, aparatur negara, serta politik dan keamanan,” ujarnya.

Sedangkan Puan mengajukan alokasi pagu indikatif dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sebesar Rp 382,1 miliar. "Pagu indikatif yang diajukan pada 2018 bertambah Rp 560 juta atau naik 0,15 persen terhadap pagu indikatif 2017," ucapnya. Dia menjelaskan, pagu tersebut akan digunakan untuk dua fokus kerja 2018. Pertama, untuk program dukungan manajemen Rp 127,8 miliar. Kedua, koordinasi pengembangan kebijakan PMK Rp 254,3 miliar. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA