Tempo.Co

KOMENTAR+

Persiapan Arus Mudik, Komisi V DPR Minta Terobosan
Kamis, 08 Juni 2017
Persiapan Arus Mudik, Komisi V DPR Minta Terobosan

Demi mengetahui sejauh mana persiapan menyambut arus mudik, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menggelar rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), serta Korps Lalu Lintas Kepolisian RI (Korlantas Polri) di ruang rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2017.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG, Badan SAR Nasional (Basarnas), dan perwakilan Korlantas.

Pimpinan Komisi V Fary Djemy Francis mengatakan sebagian besar masyarakat akan melakukan tradisi mudik tahunan, yang memerlukan perhatian dan penanganan cukup serius dari pemerintah dan stakeholder terkait. “Keterjaminan keselamatan dan kenyaman semua moda transportasi merupakan hal yang memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang,” ujar Fary.

Berkaca dari kejadian arus mudik tahun lalu, Komisi V meminta persiapan lebih matang dari semua stakeholder. Komisi V DPR mencatat ada beberapa pokok masalah yang selalu berulang muncul dalam setiap mudik, seperti kemacetan, keandalan dan kelayakan transportasi publik, pelanggaran tarif atas operator transportasi umum, khususnya bus umum, serta kurang efektifnya posko yang disediakan pemerintah. Komisi V meminta terobosan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Dalam menghadapi arus mudik kali ini, Budi Karya Sumadi menjelaskan, lebih menitikberatkan pada penyediaan peningkatan layanan mudik gratis dengan alat transportasi massal. Selain itu, berencana memaksimalkan jalur laut yang punya daya angkut besar. “Untuk jalan tol juga sudah diperpanjang seperti di Jalur Pantura. Adapun nantinya ada diskon tarif sebesar 20% untuk tol yang dikelola jasa marga dari H-3 sampai H+4,” katanya. (*) 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA