Tempo.Co

KOMENTAR+

Perlu Sinkronisasi Data Pusat dan Daerah Pelaksana Pendidikan
Jumat, 09 Juni 2017
Tingkat koordinasi dan sinkronisasi, baik data maupun informasi, menjadi hal utama dalam dunia pendidikan.

“Pentingnya koordinasi dan sinkronisasi segala macam data yang berkenaan dengan pendidikan dasar dan menengah,” ujar Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ferdiansyah. Hal tersebut dia sampaikan saat Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Komisi X DPR RI melakukan rapat evaluasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Dewan Guru di Gedung Guru Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis, 8 Juni 2017.

Ferdiansyah, yang juga ketua tim kunjungan kerja (kunker) Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR, menegaskan pelaksana pendidikan di pusat dan daerah harus melakukan sinkronisasi data. “Satu sisi yang perlu dicatat adalah pendataan yang perlu dilakukan. Kemudian konfirmasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah pusat di Provinsi Sulawesi Selatan hendaknya diketahui,” ujarnya.

Sebaliknya, kata Ferdi, hal yang dilakukan pemerintah daerah hendaknya ditembuskan dan diinformasikan ke pemerintah pusat. Ini yang menjadi catatan bagi tim kunker, bahwa tingkat koordinasi dan sinkronisasi, baik data maupun informasi, menjadi hal utama dalam dunia pendidikan.

Ferdi mengimbau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan road show ulang untuk mencari titik temu komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun dunia pendidikan menengah. “Koordinasi dan sinkronisasi perlu dioptimalkan. Seperti pengalihan hal baru dari SMA (sekolah menengah atas) ke SMK (sekolah menengah kejuruan), yang menjadi wewenang kabupaten/kota, dialihkan ke dinas provinsi seluruh Indonesia,” ucapnya.

Politikus Golkar ini menuturkan, dalam pendidikan menengah, saat ini Komisi X sedang berfokus pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomer 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Realisasi dari inpres tersebut menjadi tidak optimal ketika komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi antara pusat dan daerah tidak optimal. Padahal Komisi X mendukung inpres ini dengan baik. “Konsekuensi logis adalah mengawasi laporan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara per semester terkait dengan kesuksesan inpres tersebut,” tuturnya. 

Sulawesi Selatan dikunjungi tim kunker Komisi X karena provinsi ini dianggap sebagai barometer pembangunan dunia pendidikan, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

“Yang perlu disikapi sangat positif dari kunjungan Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR adalah sangat responsifnya Kepala Dinas Pendidikan dan peserta perangkat kepentingan, seperti guru pengawas dan dewan pendidikan. Hal ini menambah keyakinan kami bahwa dalam konteks valuasi pendidikan dasar dan menengah bisa dilakukan lebih cepat untuk melakukan pembaharuan di Sulawesi Selatan,” katanya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA