Tempo.Co

KOMENTAR+

Bahas RKP dan RKA Kementerian Riset, Komisi X DPR Minta Hal Ini
Senin, 12 Juni 2017
Bahas RKP dan RKA Kementerian Riset, Komisi X DPR Minta Hal Ini

Memiliki ruang lingkup dan pasangan kerja dengan perintah di bidang pendidikan, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan rapat kerja dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir beserta jajarannya. “Agenda raker hari ini adalah pembahasan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) serta RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) 2018. Pembahasan lebih detailnya nanti akan dilakukan setelah Presiden menyampaikan laporan tahunan,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah, yang sekaligus menjadi pemimpin rapat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2017.

Lebih lanjut, Ferdiansyah mengungkapkan raker kali ini berada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-3 dengan tema “Pemerataan”. “Kami ingin mendengar paparan Menteri Riset tentang kebijakan akses kualitas dan relevansi serta prioritas pembangunan pendidikan tinggi. Kami juga berharap ada sinergi antara Komisi X dan kementerian/lembaga mitra kami supaya program bisa berjalan,” ucapnya.

Dalam paparannya, Nasir mengatakan pemerintah telah melakukan pendekatan dengan program money follow yang besifat holistik. Ada juga program hasil koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan setiap kementerian/lembaga. “Dalam RKP Kementerian Riset, prioritas tujuan yang akan dicapai adalah menyangkut pendidikan, kemiskinan, pembangunan usaha, dan industri,” ujarnya. Adapun implementasinya adalah mendirikan pendidikan vokasi industri pada 12 perguruan tinggi negeri (PTN), membuat program studi khusus Blok Masela, pengembangan beasiswa, dan pengembangan perusahaan berteknologi serta penelitian dan pengembangan industri.

Terkait dengan anggaran, Menteri Riset menjelaskan, anggaran membuat pendidikan vokasi di 12 PTN sebesar Rp 320 miliar dan pembuatan pendidikan Blok Masela Rp 15 miliar. “Perkembangan proses persiapan RAPBN 2018 telah dilakukan sejak April 2017 serta dilakukan dari rapat koordinasi dan rapat trilateral dengan Menteri Keuangan dan Bappenas. Dari surat Bappenas, ada alokasi Rp 41,2 triliun, dan Rp 890 miliar di antaranya untuk pemajuan teknologi,” tuturnya.

Menanggapi paparan tersebut, angota Komisi X DPR, Popong Otje Djundjunan, bersyukur ada kenaikan anggaran 8 persen.”Saya harapkan sejalan dengan kenaikan kinerja, apalagi ini masalah anggaran. Sekecil apa pun, ini adalah uang rakyat. Jangan main-main. Dari prioritas-prioritas yang telah disampaikan, yang paling utama adalah pendidikan,” ucapnya.

Anggota Komisi X DPR lain, Rinto Subekti, menegaskan, jika harus ada penguatan pendidikan, harus ada juga pemerataan pada vokasi dalam hal penguatan sarana dan prasarana. “Jangan hanya 12 politeknik dan 72 PTN. Tolong jangan ada pilih kasih Kementerian terhadap PTN yang ada,” katanya. Wakil rakyat dari dapil Jawa Tengah itu juga berpesan jangan sampai ada pengurangan beasiswa, khususnya Bidikmisi dan PPA. “Saya juga minta SM3T dikeluarkan pada Januari dan tidak bergantung pada DIPA supaya gaji guru tidak telat,” ujarnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA