Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi XI Kritik Tim Pengendali Inflasi Daerah Maluku Utara
Selasa, 13 Juni 2017
Manfaatkan sumber pendapatan asli daerah untuk memperkuat dan menjadi sebuah daerah yang maju.

Melchias Mekeng, ketua tim kunjungan kerja spesifik Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke Maluku Utara, mengkritik Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). “Belum efektif, terutama dalam menekan inflasi, karena sebagian besar kebutuhan pokok dipasok dari luar daerah,” ujarnya di Grand Dafam Hotel, Ternate, Maluku Utara, Jumat, 9 Juni 2017.

Menurut Melchias, kendala inflasi melonjak tinggi karena hampir 98 persen bahan pokok diimpor dari luar Maluku Utara. “Kebutuhan pokok didatangkan dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Surabaya. Hal itu akan menambah beban masyarakat,” katanya.

Politikus dari Fraksi Golkar ini mempertanyakan bagaimana agar barang-barang kebutuhan pokok bisa diproduksi sendiri dengan beberapa kearifan lokal. Dengan anggaran yang ada, pemerintah daerah bisa memfokuskan agar bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat diproduksi di daerah sendiri.

“APBN-nya sudah terkotak-kotak dari berbagai macam sektor pendidikan, kesehatan , pembayaran hutang, dan lain-lain. Akhirnya, porsi pembangunan juga semakin sedikit dan kebutuhan pembangunan infrastuktur masih tertinggal. Kalau semuanya dikembalikan ke pusat, apa artinya otonomi daerah yang dulu digaungkan bahwa otonomi jauh lebih enak,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini kembali kepada visi pemimpin agar tidak berharap dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Daerah harus menggali kekayaan alam yang ada sebagai sumber pendapatan asli daerah guna memperkuat dan menjadi daerah yang maju. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA