Tempo.Co

KOMENTAR+

Apresiasi Komisi XI untuk TPID NTB Antisipasi Dalam Idul Fitri
Selasa, 13 Juni 2017
Apresiasi Komisi XI untuk TPID NTB Antisipasi Dalam Idul Fitri

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Eva Kusuma Sundari, mengapresiasi kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Nusa Tenggara Barat dalam mengantisipasi inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Antisipasi tersebut dilakukan dengan lebih dulu membentuk Satuan Tugas Inflasi ketimbang pemerintah pusat. NTB menjadi provinsi yang satu langkah lebih depan dari pemerintah pusat dalam mengantisipasi inflasi.

Hal ini diungkapkan Eva dalam pertemuan tim kunjungan spesifik Komisi XI ke NTB dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, serta Bank Indonesia Perwakilan NTB, Jumat, 9 Juni 2017. “Ada sistematika yang disiapkan untuk mengendalikan inflasi. Bahkan di NTB sudah one step ahead. Ketika Presiden mengumumkan membentuk satgas inflasi, NTB sudah membentuknya 3 bulan sebelumnya. Ini perlu diapresiasi dan faktanya efektif,” ujarnya.

Inisiasi yang baik dari stakeholder Pemerintah Provinsi NTB membuat indeks inflasi selalu berada di bawah rata-rata inflasi nasional. Keberhasilan ini ditenggarai adanya pola komunikasi yang baik antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), BI, TPID, dan BPS. “Karena ada ketersediaan serta kelancaran komunikasi, inflasi di sini selalu di bawah rata-rata nasional. Ini tidak lepas dari komunikasi yang baik antara Bappeda, BI, serta pelaku, dalam hal ini para distributor,” tuturnya.

Sinergi baik di NTB juga melibatkan kepolisian sebagai pihak yang berperan dalam menjaga keamanan. Bisa dikatakan, NTB sudah mempersiapkan dengan baik upaya untuk menghadapi inflasi yang terjadi setiap hari raya. “Selain itu, sudah menjadi skema bahwa menjaga ketersediaan pangan ini bagian dari keamanan, maka polisi juga sudah disiapkan di NTB. Kami melihat NTB well prepared untuk mengantisipasi inflasi akibat hari besar nasional, terutama Lebaran,” ucapnya.

Kinerja TPID juga mendapatkan apresiasi karena mampu menekan tingkan inflasi. Sebagaimana diketahui, 84 persen peran Kota Mataram cukup signifikan terhadap inflasi regional di NTB. “Terutama karena 84 persen kontribusi dari Kota Mataram terhadap inflasi regional, maka ini signifikan sekali. Jika Kota Mataram bisa dikendalikan, inflasi secara regional juga bisa terkendali,” katanya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA