Tempo.Co

KOMENTAR+

Peran Penting Rumah Tangga dalam Pengawasan Makanan
Selasa, 13 Juni 2017
“Karena itu, kami juga bekerja sama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana untuk melakukan pencegahan.”

“Dalam pengawasan makanan, Balai Besar POM Mataram bekerja sama dengan Komisi IX DPR melakukan sosialisasi pembinaan terhadap UKM (usaha kecil dan menengah). Komisi IX, SKPD (satuan kerja perangkat daerah), dan BBPOM sudah lebih dulu melakukan pembinaan kepada produsen,” ujar Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Ermalena, saat memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat, 9 Juni 2017.

Ermalena juga berharap peran penting orang tua dalam pengawasan makanan. “Karena itu, kami juga bekerja sama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk melakukan kegiatan pencegahan penggunaan barang-barang yang tidak layak konsumsi bagi anak-anak. Ini memang terjadi di mana-mana, bukan hanya di NTB, tapi juga seluruh Indonesia. Pengawasan harus dilakukan secara terkoordinasi dengan baik tidak hanya oleh SKPD, tapi juga pihak kepolisian,” tuturnya.

Koordinasi yang dilakukan di NTB dinilai baik sekali. “Hal itu dibuktikan, antara 2016 dan 2017, terjadi penurunan penggunaan bahan-bahan tambahan, yang membahayakan kesehatan masyarakat, yang sangat signifikan. Komisi IX DPR berharap seluruh jajaran Balai POM melakukan pengawasan agar tidak ada masyarakat yang mengkonsumsi makanan yang menggunakan bahan tambahan berbahaya, seperti boraks, formalin, dan pewarna rodamin,” ujarnya.

Selain itu, ada beberapa catatan lain dari Komisi IX, di antaranya pembinaan terhadap UKM atau pelaku yang membuat bahan makanan itu harus dilakukan secara masif. Jangan sampai pembinaan baru dilakukan ketika makanan sudah berada di konsumen. Perlu juga dilakukan peningkatan koordinasi. “Hari ini memang pihak perindustrian tidak datang. Kami berharap seluruh SKPD terkait lebih intensif lagi melakukan koordinasi agar tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang menjadi tanggung jawab masing-masing bisa dilaksanakan secara paripurna,” ucapnya.

Penyalahgunaan obat-obatan, seperti remadol, juga menjadi perhatian khusus, tidak hanya di NTB, tapi juga seluruh Indonesia. Ini menjadi catatan khusus bagi Komisi IX untuk diperhatikan. “Karena itu, Komisi IX sedang melakukan komunikasi dengan Komisi X agar informasi-informasi ini menjadi salah satu bahan edukasi dalam pendidikan anak-anak. Mereka harus mulai paham, mereka harus tahu, kemudian menghindari,” katanya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA