Pada Rabu, 14 Juni 2017, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) melakukan rapat kerja dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution membahas Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam RAPBN 2018. Raker dipimpin Ketua banggar Aziz Syamsudin dan berlangsung di ruang rapat Banggar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam paparannya, Luhut melaporkan realisasi anggaran 2016 mencapai 90,87 persen dan realisasi anggaran 2017 sebesar 17, 94 persen. “Kementerian Koordinator Kemaritiman baru berjalan dua tahun. Kami punya karyawan 171 PNS (pegawai negeri sipil) dan 133 tenaga kontrak. Untuk pagu indikatif 2018 sebesar Rp 300.306.844.000,” ujarnya.
Untuk program ke depan, Luhut menjelaskan, hal yang akan dilakukan di bawah koordinasi kementeriannya adalah optimalisasi potensi laut, konektivitas, energi, dan pariwisata. “Kementerian Koordinator Kemaritiman memegang peranan penting dalam dua hal, yaitu keamanan dan ekonomi,” tuturnya.
Anggota DPR, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi kinerja Kementerian Koordinator Kemaritiman. “Meskipun termasuk baru, Kementerian Koordinator Kemaritiman sangat cepat melakukan positioning dengan baik, kinerjanya bagus,” katanya.
Adapun Kementerian Koordinator Perekonomian mengajukan tambahan dana Rp 150 miliar dalam pagu indikatif 2018. “Untuk mendorong optimalisasi beberapa kegiatan kementerian yang berlangsung hingga 2019,” kata Darmin. (*)