Tempo.Co

KOMENTAR+

Bulog Sampaikan Rencana Kerja 2018 ke Komisi IV
Kamis, 15 Juni 2017
Dalam penyusunan RAPBN 2018, Perum Bulog menggunakan perkiraan inflasi 2018 sebesar 4 persen.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 15 Juni 2018, Perum Bulog menyampaikan rencana kerja dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, dalam menyusun RAPBN 2018, Bulog menggunakan perkiraan inflasi 2018 sebesar 4 persen.

Dia menuturkan pemerintah menugasi Bulog melakukan pengadaan gabah beras secara nasional sesuai dengan harga pembelian pemerintah, penyaluran beras bersubsidi kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan, penyediaan dan penyaluran beras untuk menanggulangi keadaan darurat atau bencana alam, serta melakukan stabilisasi harga beras dalam negeri yang dilaksanakan melalui mekanisme cadangan beras pemerintah. Penugasan kepada Bulog untuk ketahanan pangan itu, kata Djarot, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perberasan.

Berdasarkan Inpres tersebut, pertama, Bulog ditugasi untuk melaksanakan kebijakan pembelian gabah beras dalam negeri dengan ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP) melalui pengadaan gabah beras dalam negeri untuk menjaga harga di tingkat petani dan kecukupan stok. "Hal ini dilakukan untuk mendukung pilar ketersediaan," ujarnya.

Kedua, menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok berpendapatan rendah melalui program beras masyarakat sejahtera (rastra) untuk mendukung pilar keterjangkauan. Ketiga, menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat bencana, dan rawan pangan melalui pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP), yang bertujuan mendukung pilar stabilitas.

Selain berdasarkan inflasi 2018, penyusunan RAPBN 2018 Perum Bulog juga menggunakan asumsi stok awal beras 2018 sebesar 1,38 juta ton dan stok akhir 2018 yang diperkirakan 1,54 juta ton. Kemudian total pengadaan beras 3,4 juta ton dan total penyaluran 3,2 juta ton. HPP diasumsikan tetap menggunakan HPP sebagaimana Inpres Nomor 5 Tahun 2015. Dengan memperhitungkan biaya operasional dan sebagainya serta perkiraan kenaikan inflasi, maka diperoleh perhitungan HPP Rp 8.770 per kilogram. "Atas asumsi-asumsi ini, diperoleh subsidi rastra Rp 18,49 triliun, margin fee Rp 670 miliar, dan penambahan CBP Rp 2,5 triliun. Sehingga total usulan anggaran Perum Bulog dalam RAPBN 2018 Rp 21,66 triliun," ucap Djarot.

Mendengar paparan Dirut Perum Bulog, Wakil Ketua Komisi IV, yang juga pemimpin rapat, Herman Khaeron mempertanyakan apakah margin fee Rp 670 miliar dalam RAPBN 2018 mengalami kenaikan atau penurunan dibanding 2017. Dia juga mempertanyakan hitungan Menteri Pertanian yang menyebutkan adanya cost Rp 30 triliun yang bisa dihemat jika program rastra dialihkan ke kartu pangan.

Menjawab pertanyaan Herman, Djarot mengatakan, "Kenaikan margin fee 2018 sebesar Rp 670 miliar itu merupakan suatu kenaikan, di mana waktu lalu margin fee yang diberikan kepada kami hanya Rp 50 per kilogram. Pada 2018, kami berharap itu dapat dinaikkan menjadi Rp 260 per kilo."

Sedangkan klaim bahwa ada biaya move Rp 3,6 triliun, yang diharapkan bisa dihilangkan saat peralihan dari rastra ke bantuan pangan nontunai (BPNT), Djarot menyatakan bahwa angka tersebut tidak pas. "Artinya, angka itu tidak jelas sumbernya. Kalau dikatakan itu move, maka biaya move kami setahun kemarin hampir Rp 1 triliun," tuturnya.

Menurut Djarot, sepanjang hanya dipindahkan dari rastra ke BPNT, hal itu tidak akan mengurangi biaya move karena di luar daerah produksi tetap membutuhkan konsumsi beras. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA