Tempo.Co

KOMENTAR+

Anggota Komisi XI Soroti Anggaran Pengawasan BPK
Rabu, 14 Juni 2017
Anggota Komisi XI Soroti Anggaran Pengawasan BPK

Dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kamis, 15 Juni 2017, anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Sumail Abdullah, menyoroti anggaran pengawasan BPK yang turun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

"Kita ketahui, ada sebuah kejadian sangat tidak elok untuk performa BPK baru-baru ini. Kaitan dengan anggaran, saya lihat ada penurunan yang sangat signifikan terhadap anggaran program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BPK dalam RAPBN 2018. Saya tidak setuju dengan ini," katanya.

Menurutnya, meskipun hanya berupa pagu indikatif, anggaran yang terkait dengan program pengawasan harus menjadi perhatian khusus bagi BPK. "Sebab, barangkali kejadian-kejadian kemarin yang menyebabkan nama baik BPK tercoreng itu disebabkan penganggaran yang sangat kecil di pengawasan," ucapnya.

Karena itu, dia meminta BPK tidak menurunkan anggaran pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur, tapi justru harus menaikkannya. "Saya kurang setuju kalau itu diturunkan. Kalau anggaran yang lain, mungkin boleh dikurangi. Namun anggaran untuk pengawasan dan peningkatan akuntabilitas BPK sedapat mungkin harus ditingkatkan," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi XI, Mukhamad Misbakhun. Menurutnya, BPK harus menjadi lembaga yang kredibel dalam menerbitkan hasil audit. "Saya paling marah kalau mendengar ada opini bisa diperjualbelikan. Sebab, sebagai akuntan, saya tahu bagaimana audit program, kertas kerja pemeriksaan, dan sebagainya. Parameter-parameter yang dilakukan itu sangat sulit. Mau bayar pakai apa kalau audit programnya tidak jalan. Kemudian, hasil auditnya A bisa menjadi C, C bisa menjadi Z. Enggak bisa begitu. Ini harus benar-benar menjadi perhatian utama dan concern BPK," tuturnya.

Sebab itu, dia meminta Sekjen BPK, yang merupakan "dapur" BPK, tetap menjaga kredibilitas lembaga. "Jangan sampai kemudian pelatihan menjadi kendor sehingga kualitas SDM-nya menjadi turun. Jangan sampai apa yang menjadi tugas utama BPK terganggu hanya karena anggaran," katanya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA